Жители деревни требуют отстранения главы, отсутствующего семь месяцев

Warga Sambeng Kehilangan Kesabaran, Kades yang Menghilang Masih Aktif Masyarakat Desa Rowiyanto mendesak Pemkab Magelang memberhentian Kepala Desa mereka yang hampir 7 bulan meninggalkan tugas tanpa kejelasan Penulis: Yuki Pramudya | Editor: Joko Widiyarso Ringkasan Berita: - Warga Desa Rowiyanto mendesak Pemkab Magelang memberhentian Kepala Desa mereka yang hampir 7 bulan meninggalkan tugas tanpa kejelasan - Menurut tokoh masyarakat Desa Sambeng, Suratman, proses penanganan yang dilakukan pemerintah daerah berjalan terlalu lambat, meski seluruh tahapan di tingkat desa telah dilaksanakan. - Pasalnya, Rowiyanto (Kades Sambeng, Red) sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagai kepala desa sejak 7 Desember 2025. TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Kesabaran warga Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, mulai mencapai batas. Setelah hampir tujuh bulan Kepala Desa Rowiyanto meninggalkan tugas tanpa kejelasan, masyarakat kini mendesak Pemerintah Kabupaten Magelang segera mengambil keputusan tegas berupa pemberhentian. Tokoh masyarakat Desa Sambeng, Suratman, menilai proses penanganan yang dilakukan pemerintah daerah berjalan terlalu lambat, meski seluruh tahapan di tingkat desa telah dilaksanakan. Menurutnya, Rowiyanto (Kades Sambeng, Red) sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagai kepala desa sejak 7 Desember 2025. Namun hingga memasuki Juli 2026, status jabatannya masih belum memperoleh kepastian hukum. "Padahal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur bahwa kepala desa yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 30 hari berturut-turut dapat dikenai sanksi administratif. Sekarang sudah hampir tujuh bulan, tetapi belum ada keputusan," kata Suratman. Ia menegaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebenarnya telah menjalankan seluruh kewenangannya. BPD bahkan telah menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) sekaligus mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Pemerintah Kabupaten Magelang. "BPD sudah bekerja sesuai prosedur. Surat usulan pemberhentian juga sudah dikirim. Jadi bukan pemerintah desa atau BPD yang diam," ujarnya. Picu kesalahpahaman di masayarakat Suratman mengungkapkan, lambatnya tindak lanjut dari pemerintah kabupaten sempat memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Banyak warga mengira pemerintah desa dan BPD tidak mengambil tindakan, padahal hambatan justru terjadi pada proses di tingkat pemerintah daerah. "Setelah kami mendapatkan penjelasan, ternyata kendalanya ada di pemerintah kabupaten. Karena itu masyarakat sekarang meminta Pemkab segera memberikan kepastian hukum," katanya. Menurut Suratman, apabila dalam waktu dekat belum ada keputusan resmi terkait status Kepala Desa Sambeng, warga siap menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes. "Rencana aksi sudah mulai dibahas masyarakat. Awalnya akan dilakukan di kantor pemerintah desa, tetapi setelah mengetahui persoalan ada di tingkat kabupaten, kemungkinan besar aksi akan dialihkan ke Kantor Bupati Magelang atau Kantor Dispermades. Yang kami tuntut hanya satu, kepastian hukum," tegasnya. Apa kata Bupati Magelang? Sebelumnya, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menanggapi absennya Kepala Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, Rowiyanto, yang sudah lebih dari tujuh bulan tidak diketahui keberadaannya di tengah polemik tambang tanah uruk proyek Tol Jogja–Bawen.