В Лембанг-Бау жители жалуются на захват земли и прекращение получения налоговых уведомлений на 12 лет

Местные жители сообщают о незаконном захвате участка, принадлежащего семье Матиуса Линбонгана, и отсутствии получения уведомлений о налоге на землю с 2014 по 2025 год. Представитель семьи подтвердил, что документы перестали поступать владельцу, хотя, по словам налоговых сборщиков, они продолжают издаваться ежегодно.

Перевод ИИ

Текст статьи доступен на языке оригинала.

Нажмите кнопку «Перевести статью» выше, чтобы сгенерировать перевод с помощью ИИ.

Оригинальный контент

Источник

Warga Lembang Bau Tana Toraja Adukan Dugaan Penyerobotan Lahan, Persoalkan PBB Tak Diterima 12 Tahun "Untuk pajaknya tahun 1994 sampai 2013 kami masih terima. Tapi mulai 2014 sampai 2025 sudah tidak menerima," kata Serpi. Penulis: Anastasya Saidong Ridwan | Editor: Ansar TRIBUN-TIMUR.COM, BITTUANG - Warga Lembang Bau, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Sulsel mengadukan dugaan pengrusakan sekaligus penyerobotan lahan yang mereka klaim sebagai milik keluarga Matius Limbongan, Sabtu (30/08/2026). Aduan tersebut juga mempertanyakan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Matius Limbongan yang disebut tidak lagi diterima pemilik sejak 2014 hingga 2025. Serpi Linda, warga Lembang Bau sekaligus anak Matius Limbongan, mengatakan pihak keluarga masih menerima surat PBB atas nama ayahnya sejak 1994 hingga 2013. Namun, surat PBB tersebut tidak lagi diterima mulai 2014 hingga 2025. "Untuk pajaknya tahun 1994 sampai 2013 kami masih terima. Tapi mulai 2014 sampai 2025 sudah tidak menerima," kata Serpi, Selasa (1/9/2026). Menurutnya, surat PBB pada periode tersebut diduga masih diterbitkan, namun tidak sampai ke tangan pemilik. Ia juga menemukan adanya lembaran surat PBB yang memiliki bekas sobekan pada bagian wilayah yang disebut Pong Mara'. Serpi mempertanyakan siapa yang selama ini memegang dan menyalurkan surat PBB tersebut. Ia mengatakan persoalan tersebut sebelumnya sudah pernah disampaikan kepada pemerintah lembang. "Pada 2023 kami sudah mengadu dan meminta tolong supaya kepala dusun diberitahu. Kami ingin tahu surat pajak itu diberikan kepada siapa," ujarnya. Tak hanya itu, persoalan surat PBB tersebut kemudian dikaitkan dengan proses penyaluran pajak di tingkat dusun. Kolektor pajak, Pelita Papalangi, mengatakan surat PBB sebenarnya tetap diterbitkan setiap tahun. Namun, menurutnya, saat diserahkan kepada pihak yang bertugas menyalurkan surat PBB di tingkat dusun, dokumen tersebut tidak sampai kepada pemilik. "Surat pajaknya keluar setiap tahun, tetapi saat diberikan kepada penyalur surat PBB di dusun, pajak tersebut tidak sampai ke pemilik," kata Pelita. Hal tersebut kemudian dipertanyakan Serpi kepada Kepala Lembang Bau, Yohanis Puang Palullungan.