Викриал Дхармашастры призвал местные власти проводить мероприятия с реальным социальным эффектом

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menggelar kegiatan yang sekadar menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak bagi masyarakat. Menurut dia, setiap kegiatan yang menggunakan uang rakyat harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Bima menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam lokakarya keprotokolan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Swiss-Belinn Surakarta, Kamis, 3 September 2026. Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengubah cara pandang dalam menyelenggarakan acara agar anggaran yang dikeluarkan tidak berhenti pada kebutuhan seremoni. Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca Iklan “Setiap detik itu adalah momentum untuk memberikan inspirasi dan berdampak,” ujar Bima dalam sambutannya, Kamis. Bima mengatakan sebuah kegiatan pemerintah tidak boleh diselenggarakan hanya untuk menggugurkan kewajiban administratif. Setiap acara harus memiliki sasaran terukur sehingga penggunaan anggaran publik dapat dinilai manfaatnya. Menurut dia, perencanaan kegiatan juga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari konsep, target peserta, waktu pelaksanaan, tata ruang, pemilihan pengisi acara hingga strategi publikasi. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan tidak hanya menghasilkan sebuah acara, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas. Bima menekankan bahwa kegiatan dengan dampak besar tidak selalu membutuhkan biaya besar. Ia justru mendorong pemerintah daerah menerapkan prinsip low budget, high impact dengan mengandalkan kreativitas dan kemampuan membaca momentum. “Budget itu relatif, tetapi acara berkualitas itu absolut,” katanya. Menurut Bima, keterbatasan anggaran seharusnya mendorong pemerintah daerah lebih kreatif dalam merancang kegiatan. Acara yang dikemas secara berbeda, kata dia, belum tentu membutuhkan biaya tinggi. “Out of the box belum tentu berbanding lurus dengan biaya,” ujarnya. Bima mencontohkan pengalamannya ketika menjadi Wali Kota Bogor. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diubah dari kegiatan yang cenderung formal menjadi lebih terbuka dan partisipatif dengan konsep town hall meeting. Masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan dan pandangan, sedangkan pemerintah membuka informasi mengenai perencanaan anggaran kepada publik. Menurut Bima, pendekatan tersebut tidak hanya membuat kegiatan lebih menarik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan pemerintah daerah juga menghadapi tantangan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Menurut Respati, masyarakat kini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang luas sehingga pemerintah harus mampu menyampaikan manfaat setiap kegiatan secara terbuka. “Impact, dampak harus bisa terukur dari selesainya sebuah event kegiatan,” kata Respati. ●