Улемы объяснили правила пользования вещами соседей в экстренных ситуациях

Religi Ustadz Sarbani dari Tanbu Kalsel Paparkan Soal Pakai Barang Milik Tetangga Saat Situasi Darurat Ustadz Muhammad Sarbani dari Kabupaten Tanahbumbu, Kalsel, jelaskan bagaimana cara seorang muslim memakai barang milik tetangga saat kondisi darurat Penulis: Muhammad Fikri | Editor: Mulyadi Danu Saputra BANJARMASINPOST.CO.ID - Dalam kehidupan bertetangga, pinjam meminjam barang merupakan hal lumrah. Misalnya kompa ban sepeda/motor atau tangga lipat. Namun, ada kalanya ketika seseorang ingin meminjam sesuatu, si tetangga sedang tak di rumah. Sementara alat atau benda tersebut diperlukan saat itu. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap seorang muslim? Apakah langsung ambil saja, karena hubungan dengan tetangga sudah sangat baik dan dekat, atau menunggu yang bersangkutan pulang, atau bagaimana?             Pemimpin Majelis Ta’lim Jalsatul Inat di Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan (Kalsel) ustadz Muhammad Sarbani berikan pemaparan melalui Serambi UmmaH. Baca juga: Tetangga Jarang ke Majelis Ilmu, Ustadz Muhammad Sarbani Dirikan Pengajian Jalsatul Inat Dia menyampaikan, Fikih Islam telah menyediakan panduan yang utuh dan seimbang untuk membedakan antara tindakan kriminal perampasan hak (ghasab) dengan aksi penyelamatan berlandaskan kedaruratan (idhthirar). Secara hukum dasar, Islam melarang keras pengambilan maupun pemanfaatan harta milik orang lain tanpa izin resmi demi menjaga martabat hak kepemilikan. Kendati demikian, dalam fikih dikenal prinsip ulama ridhahu, yakni adanya pengetahuan atau sangkaan kuat, pemilik barang pada dasarnya merelakan barangnya digunakan untuk kondisi atau keperluan tertentu. "Kalau ada keadaan darurat, silakan gunakan tangga saya, atau sudah menjadi kebiasaan yang diketahui bersama bahwa alat tertentu boleh digunakan untuk menolong tetangga dalam keadaan mendesak," tutur ustadz Sarbani paparkan gambaran kerelaan yang telah diketahui ('ulima ridhahu). Dia menjelaskan, apabila kerelaan pemilik tidak diketahui sama sekali, maka pintu kebolehan menyentuh barang orang lain murni berpijak pada keringanan syariat (rukhsah) atas dasar kondisi darurat. Kategori darurat dalam syariat Islam memiliki ukuran yang sangat terukur, yakni situasi kritis yang apabila tidak segera ditangani dapat mengancam keselamatan jiwa manusia dan tidak memiliki opsi atau alternatif lain. Landasan hukum keringanan ini merujuk pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 173, yang menegaskan,”Barang siapa dalam keadaan terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. Baca juga: Bedakan Warisan dengan Hibah, Ustadz Muhammad Sarbani Berikan Penjelasan Terapkan Empat Prinsip Namun Sarbani mengingatkan, kendati tindakan pengambilan barang dibolehkan demi menyelamatkan nyawa, haltersebut tidak sertamerta mengubah status barang menjadi halal secara mutlak untuk kepentingan pribadi. Dia mengatakan, ulama fikih menetapkan kaidah, keadaan darurat diukur sesuai kadarnya (ad-dharuratu tuqaddaru bi qadariha), sehingga barang yang dipakai wajib dikembalikan begitu proses pertolongan selesai. Ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan antara menjaga barang atau menyelamatkan nyawa manusia yang terancam, kewajiban menyelamatkan jiwa harus diprioritaskan sebagaimana perintah tolong-menolong dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2. Setelah kondisi darurat teratasi, pelaku penyelamatan wajib segera mendatangi pemilik barang untuk memberikan penjelasan jujur, menyerahkan kembali fisik barang, serta meminta maaf apabila diperlukan. "Justru setelah keadaan aman, kita harus menunjukkan amanah: menjelaskan apa yang telah dilakukan, mengembalikan barang, dan meminta maaf jika diperlukan," ucap ustadz Sarbani.