В Сурбабате усиливают контроль и аудит управления зоопарком после коррупционного скандала

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyiapkan berbagai langkah evaluasi tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) usai kasus korupsi yang menyeret mantan petinggi destinasi wisata konservasi satwa itu. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Syamsul Hariadi menjelaskan evaluasi yang disebutnya dilakukan secara berkala itu tidak hanya mencakup aspek keuangan semata, tetapi juga penguatan pengawasan terhadap kesejahteraan satwa. Menurut dia, evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan secara sehat dan akuntabel. "Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun. Kemudian kita bisa menentukan dividennya berapa," ujar Syamsul, Jumat (14/8/2026). Menurut dia, capaian dividen yang disetorkan Perumda KBS kepada pemerintah kota setiap tahun anggaran tidak menjadi satu-satunya patokan dalam melihat kondisi perusahaan. Karena itu, Pemkot Surabaya akan memperkuat evaluasi dan pengawasan agar potensi permasalahan dapat diungkap sedini mungkin. "Jadi nanti untuk ke depannya kita lakukan [evaluasi] secara berkala, sehingga kalau ada salah itu bisa dicegah," tambahnya. Baca Juga Penguatan Tata Kelola KBS Pemkot Surabaya juga akan menggandeng auditor independen untuk memeriksa pengelolaan keuangan Perumda KBS. Selain itu, struktur organisasi akan dievaluasi untuk memastikan setiap fungsi strategis memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan kewenangan. "Pemkot juga akan mengevaluasi struktur-struktur organisasi KBS, sehingga nanti memastikan bahwa setiap fungsi strategis memiliki mekanisme checks and balances yang jelas, sehingga tidak ada konflik kepentingan ataupun rangkap jabatan," kata Syamsul. Untuk jajaran direksi dan dewan pengawas, Pemkot Surabaya menetapkan sejumlah syarat, mulai dari integritas, kompetensi manajerial, pemahaman tata kelola perusahaan yang baik, hingga rekam jejak bersih. "Yang jelas sudah dipersyaratkan bahwa syarat dewan pengawas dan direksi baru ini memang yang pertama harus memiliki integritas. Itu syarat utamanya. Kemudian yang kedua memiliki kompetensi manajerial. Juga memahami tata kelola perusahaan yang baik dan rekam jejak yang bersih," bebernya. Calon pengelola KBS juga harus memiliki komitmen terhadap konservasi satwa. Proses seleksi melibatkan tim independen yang terdiri dari unsur akademisi dan praktisi. Pemkot Surabaya juga akan memperkuat pengawasan terhadap kesejahteraan satwa, khususnya aspek kesehatan dan nutrisi. Syamsul menilai kasus sebelumnya menjadi pembelajaran agar KBS ke depan dikelola oleh sosok yang tepat dan memiliki kapabilitas di bidang konservasi. "Jadi pengalaman yang di belakang kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang the right man on the right place, itu yang benar, baru bisa menggerakkan semua nantinya," ujarnya.