В Индонезии запустили инновационную программу по сбору транспортного налога через сельские предприятия

Jateng Tingkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, UPPD Pemalang meluncurkan Bumdes Tanggap Pajak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Pemalang meluncurkan Inovasi BUMDES TANGGAP PAJAK Penulis: Adi Tri | Editor: abduh imanulhaq TRIBUNJATENG.COM, PEMALANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Pemalang resmi meluncurkan Inovasi BUMDES TANGGAP PAJAK (Badan Usaha Milik Desa Tangani Tunggakan dan Pembayaran Pajak). Langkah strategis ini diawali dengan launching sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama tiga BUMDes yang menjadi proyek percontohan (pilot project) pada 13 Agustus 2026 lalu. Ketiga BUMDes perintis tersebut adalah BUMDes Sidampolis (Desa Pegundan), BUMDes Mugi Rahayu (Desa Widodaren), dan BUMDes Cibuyur Mandiri (Desa Cibuyur). Kolaborasi ini mengusung tujuan utama untuk mendekatkan akses pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga ke tingkat desa, sekaligus mengoptimalkan penerimaan asli daerah. Melalui kemitraan ini, BUMDes diperdayakan untuk menangani tunggakan pajak serta melayani transaksi pembayaran PKB rutin warga setempat. Keterlibatan pengelola BUMDes yang sudah dikenal dekat oleh masyarakat diyakini mampu membuat proses pelayanan pajak menjadi jauh lebih praktis, cepat, ramah, dan transparan. Hasil pelaksanaan awal di tiga desa percontohan tersebut menunjukkan capaian yang sangat positif, baik dari segi transaksi pembayaran pajak kendaraan secara langsung maupun penanganan tunggakan pajak. Kehadiran Inovasi BUMDES TANGGAP PAJAK terbukti efektif membangun kepercayaan publik serta mendongkrak kesadaran wajib pajak di kawasan perdesaan. Di sisi lain, program ini juga memberikan nilai tambah berupa potensi pendapatan usaha baru bagi BUMDes itu sendiri. Khusus untuk kegiatan penanganan tunggakan pajak dilakukan oleh petugas BUMDes dengan cara mendatangi alamat obyek pajak. Kemudian dilakukan pendataan status obyek pajak tersebut, apakah masih dimiliki, sudah dijual, rusak berat, dan sebagainya. Petugas BUMDes juga dapat menawarkan kepada wajib pajak yang didatangi untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung di BUMDes. Menanggapi respons positif dan keberhasilan pada tahap awal ini, UPPD Pemalang bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk memperluas jangkauan program. Ke depan, model kemitraan serupa akan dikembangkan dan direplikasi ke BUMDes lain yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang. Inisiatif perluasan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.