В Паданге готовят закон о создании бездымных зон и полном запрете рекламы сигарет

PADANG - Pemko Padang mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemko menargetkan iklan rokok di Kota Padang ditiadakan melalui penguatan regulasi tersebut. Pembahasan berlangsung melalui Focus Group Discussion (FGD) di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Senin (7/9/2026). Forum melibatkan Dinas Kesehatan, akademisi, pakar kebijakan publik, praktisi hukum, Diskominfo, serta tim evaluasi program Pemko Padang. Pembahasan menjadi tahap penyempurnaan sebelum Ranperda masuk proses harmonisasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurnia Yati mengatakan penyusunan Ranperda telah melalui FGD sebelumnya, diskusi kelompok kecil, survei lapangan, serta masukan teknis dari berbagai pihak. “Rangkaian kegiatan hari ini merupakan penyempurnaan dari FGD pertama serta diskusi kelompok kecil. Kami mohon masukan dari akademisi, pakar, dan instansi terkait agar draft Ranperda benar-benar matang sebelum proses harmonisasi,” ujarnya. Baca juga: Wanita Muda Meninggal Usai Jatuh di Tempat Hiburan Malam Padang, Polisi Selidiki Kematian Korban Sri mengatakan Pemko menargetkan iklan rokok di Kota Padang ditiadakan. Pengaturan sponsor kegiatan tetap akan dirumuskan sesuai ketentuan hukum. “Sesuai arahan pimpinan, untuk iklan rokok di Kota Padang nantinya ditargetkan zero atau ditiadakan. Sementara ketentuan sponsor kegiatan tetap diformulasikan secara cermat,” katanya. Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Feri Mulyani Hamid menegaskan Ranperda KTR bertujuan melindungi masyarakat, termasuk kelompok nonperokok dan anak-anak. “Regulasi ini bukan untuk melarang orang merokok. Regulasi ini mengatur agar hak masyarakat non-perokok mendapatkan udara bersih dan sehat bebas asap rokok dapat terlindungi,” tegasnya. Pakar politik dan kebijakan publik Asrinaldi meminta Ranperda mengatur mekanisme partisipasi masyarakat secara jelas. Warga yang ikut mengawasi penerapan KTR juga perlu mendapat perlindungan. “Harus dijelaskan mekanisme partisipasinya. Keterlibatan masyarakat penting agar warga yang menegur pelanggar KTR memiliki perlindungan hukum,” ujarnya. Editor: yoserizal