Женщина в Югре оспорила изъятие двух машин стоимостью 234 млн рупий, но суд отказал

Tak Terima Asetnya Disita, Seorang Ibu di Jogja Gugat Jaksa Melalui PERMA CW menyampaikan kekecewaan atas harta benda berupa dua unit mobil dengan nilai total Rp234 juta rupiah dirampas sebagai barang bukti Penulis: Miftahul Huda | Editor: Yoseph Hary W Ringkasan Berita: - CW mengajukan permohonan PERMA untuk menolak perampasan dua mobil miliknya terkait kasus Tipikor dan TPPU suaminya. - PN Yogyakarta menolak permohonan karena dianggap error in persona, sebab objek sitaan terkait TPPU bukan korupsi. - Kuasa hukum menyatakan kecewa atas putusan dan berencana mengajukan kasasi untuk membantah alasan hakim. TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Seorang perempuan pekerja berinisial CW menyampaikan kekecewaan atas harta benda berupa dua unit mobil dengan nilai total Rp234 juta rupiah dirampas sebagai barang bukti dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pencucian Uang (TPPU) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) Yogyakarta. Dalam tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut, suami dari CW yakni BS ikut terlibat dan telah diproses dalam persidangan sejak 2025 dan sidang perkara tipikor pada 2023. Keberatan pihak ketiga CW melakukan upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang keberatan pihak ketiga terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa. Permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak milik pihak ketiga yang sah dalam hal ini dua unit mobil milik CW. Permohonan PERMA ini pertama kali dan satu-satunya diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Pada 4 Mei 2026 lalu CW didampingi tim kuasa hukumnya terdiri dari Rina Listyowati, Ary Fatanen, dan Ita Fitriani mendaftarkan gugatan permohonan perdata di PN Yogyakarta. Termohon dalam hal ini merupakan jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman. Proses pembuktian pun dilakukan dipersidangan dengan menghadirkan bukti-bukti, para saksi mapun saksi ahli. Putusan hakim: permohonan tidak diterima Pada Senin (6/7/2026) Majelis Halim PN Yogyakarta memutuskan permohonan PERMA yang diajukan CW tidak diterima. “Setelah membaca, memeriksa secara seksama bahwa permohonan gugatan yang diajukan berdasarkan putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yogyakarta, dengan ini keberatan tidak diterima. Manakala ada yang tidak sesuai diharapkan bisa ajukan kasasi,” jelas Majelis Hakim. Alasan Majelis Hakim PN Yogyakarta menolak permohonan itu karena adanya error in persona. Hakim berpendapat bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2022 hanya boleh diajukan dalam perkara korupsi. Sedangkan objek sitaan pada kasus yang menjerat BS merupakan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kuasa Hukum pemohon, Ary Fatanen, menyayangkan terkait putusan penetapan yang dibacakan Majelis Hakim.