12 перевозчиков на маршруте Блитар-Тулонгagung ждут разрешения на работу почти год

Ringkasan Berita: - Sebanyak 12 usaha perahu penyeberangan Blitar-Tulungagung hampir 11 bulan mengurus izin operasional. - Proses perizinan belum tuntas karena masih menunggu validasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. - Dishub Kabupaten Blitar menyebut pengajuan masih berada pada tahap kedua dan terus didampingi. - Pelaku usaha mengaku siap memenuhi seluruh ketentuan pemerintah demi mendapatkan legalitas dan standardisasi layanan. Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 12 pemilik usaha perahu penyeberangan Blitar-Tulungagung masih terkatung-katung menunggu legalitas operasional. Hampir 11 bulan sejak diarahkan mengurus izin, proses perizinan tersebut belum juga tuntas karena harus melewati sejumlah tahapan dan validasi di tingkat pemerintah pusat. Para pemilik usaha sebelumnya telah dipanggil ke Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pengurusan izin. Mereka menyatakan bersedia mengikuti aturan pemerintah, termasuk memenuhi persyaratan legalitas usaha yang selama ini telah beroperasi puluhan tahun. Namun, proses pengurusan izin ternyata tidak berjalan singkat. Hingga Rabu (26/8/2026), pengajuan izin operasional masih berada pada tahap kedua. Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Blitar Anik Yuanawati mengatakan proses perizinan kapal untuk operasional penyeberangan memang harus melalui sejumlah tahapan. “Ada beberapa tahapan yang harus dilewati, saat ini pengajuan izin operasional masih dalam tahap kedua,” kata Anik pada Rabu (26/08/2026). Tahap yang sedang berjalan berkaitan dengan validasi dokumen dan persyaratan yang diajukan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Setelah tahapan tersebut selesai, proses pengajuan masih harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dishub Kabupaten Blitar saat ini masih menunggu validasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. “Dan masih menunggu validasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan,” ujarnya. Karena proses validasi belum selesai, pengajuan izin belum dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dishub Kabupaten Blitar mengatakan tetap melakukan pendampingan terhadap para pemilik usaha selama proses pengurusan berlangsung. “Dan kami dari Dinas Perhubungan terus melakukan pendampingan,” pungkasnya. Bagi para pengusaha perahu penyeberangan, kewajiban mengurus izin sebenarnya bukan persoalan utama. Sejak awal sosialisasi, mereka mengaku bersedia mengikuti aturan pemerintah selama mendapatkan kemudahan dan pendampingan dalam proses pengurusan. Ketua Paguyuban Tambangan Perahu Blitar–Tulungagung, Ali Mustofa, sebelumnya mengatakan para pelaku usaha ingin memastikan kegiatan mereka memiliki legalitas. “Kita ini maunya juga taat hukum, jadi kami sedang mengejar legalitas. Kita sebagai pelaku usaha ini maunya taat hukum jadi ini kita sedang memproses legalitas, entah apa konsekuensinya akan kami ikuti,” ungkap Ali. Para pengusaha juga menyatakan siap mengikuti ketentuan dan konsekuensi yang ditetapkan pemerintah. Mereka berharap setelah legalitas terpenuhi, keberadaan usaha penyeberangan tersebut memperoleh kepastian secara hukum. “Tentu kita nanti juga akan mengikuti apa yang diharuskan oleh pemerintah. Apa pun itu kami akan ikuti. Kemarin kami dipertemukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dengan Jasa Raharja, jadi nanti kalau legalitas sudah keluar, kita diakui secara negara, usaha kami ini nanti akan keluarlah Jasa Raharja yang akan menarik pungutan itu,” bebernya. Proses perizinan tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi. Dalam tahapan legalisasi, kondisi perahu dan lokasi penyeberangan juga akan dievaluasi. Hal itu berkaitan dengan standardisasi sarana yang digunakan untuk melayani masyarakat dan kendaraan yang menyeberang. Bagi pengguna jasa, penyelesaian proses tersebut juga dinilai penting karena legalitas diharapkan diikuti dengan standar keamanan yang lebih jelas. Selama ini, perahu penyeberangan menjadi salah satu sarana mobilitas masyarakat antara wilayah Blitar dan Tulungagung. Hampir 11 bulan berjalan, para pengusaha masih menunggu proses validasi sebelum pengajuan izin dapat masuk ke tahapan berikutnya. Dishub Kabupaten Blitar menyatakan pendampingan akan terus dilakukan selama proses tersebut berlangsung. Masyarakat pun berharap proses legalisasi segera selesai sehingga usaha penyeberangan dapat beroperasi dengan standar dan kepastian yang lebih jelas. “Ya pasti harapannya yang terbaik, agar perahu ini bisa lebih aman kalau ada izin kan tentu lebih aman dan standar,” ucap Ilham, warga Blitar. [owi/beq]