Смена системы учета финансов в Кампаре привела к задержкам выплат

Правительство округа Кампар перешло на новую государственную систему управления финансами SIPD-RI, что потребовало повторного ввода данных за январь. В результате организации не могут получить финансирование до завершения процесса миграции информации.

Перевод ИИ

Текст статьи доступен на языке оригинала.

Нажмите кнопку «Перевести статью» выше, чтобы сгенерировать перевод с помощью ИИ.

Оригинальный контент

Источник

Sistem Informasi Keuangan Pemkab Kampar Beralih, Pencairan Kegiatan di OPD Tertunda penatausahaan keuangan Pemkab Kampar belum menerapkan SIPD-RI. Selama ini penerapannya hanya pada sistem penganggaran. Penulis: Fernando | Editor: Firmauli Sihaloho TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar mengalihkan sistem informasi pengelolaan keuangan. Akibatnya, pencairan tertunda. Pencairan yang tertunda itu pada pembiayaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut informasi yang dihimpun Tribunpekanbaru.com, ada proses penginputan data yang mesti dilakukan oleh seluruh OPD. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar, Dendi Zulhairi, membenarkan peralihan tersebut. Semula Pemkab Kampar menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Beralih ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Sistem tersebut dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Selama ini kita menggunakan SIPKD. Sekarang beralih ke SIPD-RI dari Kemendagri," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (6/7/2026). Menurut dia, penatausahaan keuangan Pemkab Kampar belum menerapkan SIPD-RI. Selama ini penerapannya hanya pada sistem penganggaran. Baca juga: Segel KPK Dicopot, Plt Bupati Muhklisin Masih Tempati Ruang Kerja Lama Baca juga: 7 Warga Riau Meninggal akibat Rabies, Pemilik Hewan Diminta Jangan Tunda Vaksinasi Ia menjelaskan, SIPD-RI merupakan pengembangan dari SIPKD. SIPD-RI diterapkan agar tata kelola keuangan terintegrasi kepada sistem yang terpadu. "Tujuannya mengarah ke sistem yang terpadu. Data itu pemerintah daerah semua menyatu," katanya. Ia mengemukakan, proses peralihan sudah dimulai sejak awal Juli 2026. Oleh karena penerapannya mulai pertengahan tahun, kegiatan keuangan sejak Januari 2026 mesti diinput lagi. "Kegiatan yang sudah terlajur dari Januari harus disalin ke SIPD-RI karena penerapannya mulai pertengahan tahun," ujarnya. Ia menegaskan, seluruh OPD wajib menyelesaikan proses pemindahan data itu. OPD tidak dapat melakukan pencairan apabila penyalinan data SIPD-RI belum tuntas. (Fernando Sihombing)