XLSMART приостановит агрессивное расширение сети в Бали из-за монополии вышки Bali Towerindo

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mengambil sikap lebih berhati-hati dalam merancang ekspansi jaringan telekomunikasi di Kabupaten Badung, Bali. Perusahaan memantau dinamika hukum terkini terkait penataan infrastruktur menara di kawasan tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi Bali pada 20 Agustus 2026 memerintahkan Pemerintah Kabupaten Badung membongkar seluruh menara telekomunikasi di wilayahnya yang bukan milik PT Bali Towerindo Sentra Tbk. Mengacu pada putusan nomor 200/PDT/2026/PT DPS tersebut, Bali Towerindo berpotensi menjadi pemain tunggal penyedia infrastruktur menara telekomunikasi di Kabupaten Badung hingga 7 Mei 2047. Kondisi tersebut memicu sorotan dari pelaku industri telekomunikasi mengenai aspek kepastian hukum serta efisiensi penggelaran jaringan ke depan. Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART Merza Fachys menyampaikan operasional perseroan di Badung tetap berjalan, namun kalkulasi bisnis yang matang menjadi syarat mutlak dalam mengeksekusi setiap rencana penggelaran infrastruktur baru. Perseroan tidak ingin investasi yang dialokasikan terancam sia-sia di tengah bayang-bayang ketidakpastian proses hukum. Baca Juga “Kita tetap investasi seperti rencana 2 tahun, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Atau kita tunggu 2 tahun tidak ngapa-ngapain [di Badung]? kan juga tidak benar, oleh sebab itu kita mencari tempat investasi yang menurut hitungan kita tidak akan sia-sia,” ujar Merza, Jumat (4/9/2026). Menurutnya, perseroan memilih strategi pengerjaan yang tidak agresif sambil memantau perkembangan hukum yang masih berproses. Kepastian hukum menjadi faktor krusial bagi operator telekomunikasi dalam memetakan pengembalian investasi jangka panjang. “Sambil kerja, tetapi tidak agresif. Sebetulnya kembali lagi kepada hitungan bisnis,” kata Merza. Merza menambahkan dinamika perkara di tingkat peradilan masih membayangi kepastian iklim usaha di kawasan pariwisata tersebut. Sepanjang belum ada keputusan yang pasti, perusahaan telekomunikasi akan terus menyoroti ketidakpastian hukum ini. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang diketuai I Wayan Wirjana, S.H., M.H., bersama anggota Tito Suhud, S.H., M.H. dan Heru Budyanto, S.H., M.H., mengabulkan permohonan banding terkait perkara kerja sama penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung. Dalam amar putusannya, majelis mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps sekaligus menolak seluruh eksepsi Pemkab Badung. Majelis menyatakan Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 7 Mei 2007 sah dan mengikat secara hukum, serta menilai Pemkab Badung melakukan wanprestasi. Atas dasar itu, Pemkab Badung dihukum memperpanjang perjanjian kerja sama penyediaan infrastruktur menara terpadu selama 20 tahun hingga 2047. Putusan ini melarang Pemkab Badung menerbitkan izin pengusahaan maupun perizinan menara telekomunikasi lainnya kepada pihak selain Bali Towerindo hingga masa perpanjangan berakhir, serta memerintahkan pembongkaran menara eksisting milik penyedia lain di wilayah Badung. Adapun wilayah Badung merupakan jantung dari perputaran ekonomi di Bali. Lebih dari 70% pusat pariwisata dan hiburan di Bali, berada di Badung. Dengan keputusan terbaru maka, Bali Towerindo akan menjadi satu-satunya pemain menara di Badung.