Риск монополизации: что грозит индонезийцам, если останется один сервис онлайн-такси

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi. TRANSPORTASI online telah berkembang menjadi salah satu pondasi penting sistem mobilitas modern di Indonesia. Dalam waktu kurang dari satu dekade, layanan ini berubah dari sekadar alternatif transportasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Jutaan orang menggunakannya untuk bekerja, bersekolah, berbelanja, mengirim barang, hingga mengakses layanan kesehatan. Di sisi lain, jutaan pengemudi menggantungkan penghasilan dari ekosistem digital yang menghubungkan permintaan dan penawaran jasa transportasi secara real time. Besarnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan transportasi online menjadikan keberlangsungan industri ini tidak lagi semata-mata menjadi urusan bisnis. Transportasi online telah menjadi bagian dari pelayanan publik yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, muncul pertanyaan strategis yang layak dipertimbangkan sejak dini: Bagaimana jika suatu saat Indonesia hanya memiliki satu perusahaan aplikator transportasi online? Skenario tersebut memang masih bersifat hipotetis, tetapi bukan sesuatu yang mustahil terjadi dalam dinamika ekonomi digital. Proses konsolidasi perusahaan, akuisisi, maupun keluarnya pelaku usaha dari pasar merupakan fenomena yang lazim terjadi di berbagai negara. Jika kondisi tersebut benar-benar terjadi di Indonesia, maka dampaknya akan dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Baca juga: Menutup Celah Akal-akalan di Balik Komisi 8 Persen Ojol Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan hadirnya satu aplikator dominan sebaiknya tidak hanya berfokus pada isu persaingan usaha, tetapi juga pada bagaimana Negara menyiapkan regulasi yang mampu melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Skala industri transportasi online di Indonesia menunjukkan mengapa isu ini menjadi sangat penting. Berdasarkan berbagai laporan sepanjang 2024 dan 2025, jumlah pengguna transportasi online di Indonesia telah mencapai sekitar 88,3 juta orang, meningkat sekitar 6,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan hampir sepertiga penduduk Indonesia telah menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Survei Kementerian Komunikasi dan Digital terhadap lebih dari 18.000 responden di seluruh provinsi juga memperlihatkan bahwa penggunaan layanan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sekitar 41,1 persen responden menggunakan transportasi online sedikitnya satu kali setiap bulan, 22,3 persen menggunakannya setiap minggu, sementara 4,3 persen menggunakannya setiap hari. Tingginya frekuensi penggunaan tersebut menunjukkan bahwa transportasi online bukan lagi layanan pelengkap, melainkan kebutuhan rutin masyarakat. Dominasi Indonesia juga terlihat pada tingkat penggunaan internet. Laporan Digital 2024 dari We Are Social mencatat bahwa 66,7 persen pengguna internet Indonesia berusia di atas 16 tahun menggunakan layanan transportasi online, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi tertinggi di dunia. Dari sisi ekonomi digital, kontribusinya sangat besar. Nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) sektor transportasi online dan layanan pesan antarmakanan di Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar 9 miliar dollar AS, tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Angka tersebut bahkan melampaui Singapura maupun negara ASEAN lainnya, sekaligus menunjukkan bahwa sektor ini telah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi digital nasional. Besarnya nilai ekonomi tersebut juga tercermin dari luasnya ekosistem yang terlibat. Salah satu perusahaan transportasi online terbesar di Indonesia mencatat lebih dari 3,1 juta mitra pengemudi serta lebih dari 20 juta mitra usaha yang terdiri atas pelaku UMKM, restoran, hingga berbagai penyedia jasa lainnya. Jika seluruh platform transportasi online digabungkan, jumlah pengemudi aktif diperkirakan mencapai lebih dari dua juta orang. Artinya, setiap perubahan kebijakan dalam industri ini tidak hanya memengaruhi pengguna layanan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian jutaan keluarga Indonesia. Dalam kondisi hanya terdapat satu aplikator, struktur pasar akan berubah secara fundamental. Persaingan yang selama ini mendorong inovasi, pemberian insentif, maupun perang tarif akan berkurang, bahkan hilang sama sekali. Baca juga: Korupsi Stadium 4: Ketika Negara Kehilangan Imunitas Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, terutama bagi konsumen. Tanpa adanya pesaing, perusahaan memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menentukan tarif, biaya layanan, maupun kebijakan operasional lainnya. Masyarakat tidak lagi memiliki alternatif apabila terjadi kenaikan harga atau penurunan kualitas pelayanan. Dalam perspektif ekonomi, kondisi seperti ini dikenal sebagai kekuatan pasar (market power), yaitu kemampuan pelaku usaha untuk memengaruhi harga dan kondisi pasar tanpa tekanan kompetisi. Namun demikian, keberadaan satu aplikator tidak selalu identik dengan dampak negatif apabila negara mampu membangun sistem regulasi yang kuat.