Союз инженеров призвал ускорить сертификацию специалистов для поддержки реиндустриализации

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendorong peningkatan jumlah dan kompetensi insinyur profesional di Indonesia untuk mendukung agenda reindustrialisasi. PII menilai Indonesia idealnya memiliki rasio sekitar 10.000 insinyur per 1 juta penduduk, jauh di atas kondisi saat ini yang masih berada di kisaran 2.500–2.670 insinyur per 1 juta penduduk. Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengatakan kebutuhan insinyur profesional akan semakin besar seiring dengan upaya pemerintah memperkuat kembali basis industri nasional. Saat ini, jumlah total insinyur di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 700.000 orang, tetapi jumlah yang telah tersertifikasi atau terakreditasi secara profesional masih jauh lebih terbatas. "Reindustrialisasi memerlukan lebih banyak insinyur profesional di Indonesia, karena tidak ada negara maju tanpa dukungan industri yang kuat. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan pelayanan sertifikasi insinyur profesional yang dapat mempercepat jumlah insinyur profesional di Indonesia," kata Ilham dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026). Ilham mengatakan rasio insinyur Indonesia saat ini sekitar 2.500–2.670 orang per 1 juta penduduk. Rasio tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan Vietnam yang mencapai sekitar 9.000 insinyur per 1 juta penduduk. Menurutnya, rasio minimal yang ideal untuk memperkuat dukungan sumber daya manusia terhadap proses reindustrialisasi Indonesia perlu mendekati 10.000 insinyur per 1 juta penduduk. Baca Juga Untuk mengejar kebutuhan tersebut, PII berkomitmen meningkatkan pelayanan sertifikasi insinyur profesional. Percepatan sertifikasi dilakukan antara lain dengan memberdayakan Himpunan Keahlian Keinsinyuran (HKK), baik yang berhimpun secara mandiri maupun asosiasi profesi keinsinyuran yang telah ada. Upaya tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Regulasi tersebut mengatur praktik keinsinyuran sekaligus memberikan perlindungan kepada insinyur sebagai pelaku profesi, pengguna jasa insinyur, serta masyarakat yang memanfaatkan hasil pekerjaan keinsinyuran. Wakil Ketua Umum PII Agus Taufik Mulyono mengatakan kemudahan dan kecepatan memperoleh Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) serta Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) menjadi prioritas untuk mempercepat pertumbuhan jumlah insinyur profesional. "Peningkatan pelayanan sertifikasi insinyur profesional baik SKI maupun STRI merupakan satu hal yang mendesak, untuk mempercepat pertumbuhan jumlah insinyur profesional. Selain sebagai amanat dari Undang-Undang Keinsinyuran, sertifikasi insinyur ini juga untuk mendapatkan rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalankan praktik," ujar Agus. Dia menjelaskan PII akan memperkuat peran HKK sekaligus melakukan akreditasi terhadap organisasi tersebut. HKK yang telah memperoleh akreditasi dari PII nantinya dapat menyelenggarakan sertifikasi keinsinyuran bagi anggotanya. Kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang mengamanatkan PII untuk memberdayakan HKK, baik dalam bentuk himpunan secara mandiri maupun asosiasi keahlian tertentu. PII telah menyusun Peraturan Organisasi dan Pedoman Kerja mengenai Akreditasi HKK yang disahkan melalui Kongres Luar Biasa PII pada 6 Juli 2025. Dengan skema tersebut, anggota asosiasi profesi seperti Ikatan Ahli Bangunan Gedung, Asosiasi Jalan Indonesia, Asosiasi Ahli Mesin, dan asosiasi profesi lainnya dapat menjalani proses sertifikasi SKI dan STRI melalui asosiasi masing-masing setelah HKK tersebut memperoleh akreditasi PII. "Prinsipnya, para praktisi keinsinyuran yang sudah berhimpun di asosiasi yang sudah ada selama ini atau masing-masing secara mandiri dapat memproses dan mendapatkan sertifikasi di asosiasi atau HKK yang sudah diakreditasi oleh PII. Ibaratnya, sertifikasi SKI–STRI bisa dilakukan di 'rumah sendiri' di masing-masing HKK yang terakreditasi oleh PII. Hal ini akan membuat prosesnya jauh lebih cepat, terukur, dan sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing," tegas Agus. Proses akreditasi HKK dilakukan dengan melibatkan tiga unsur, yakni lembaga akreditasi HKK, komite akreditasi, dan perwakilan badan keahlian. Mekanisme tersebut ditujukan untuk menjaga objektivitas serta memastikan standar kompetensi sesuai dengan spesifikasi bidang praktik keinsinyuran. PII menilai percepatan sertifikasi juga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi insinyur yang bekerja di berbagai sektor strategis. Kepemilikan SKI dan STRI melalui HKK terakreditasi diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi praktisi keinsinyuran dalam menjalankan tugas di sektor seperti pertambangan, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga energi.