Президент Индонезии Prabowo объявил о защите морального фундамента нации от глобальных угроз

Opini Prabowo Menjaga Benteng Terakhir Bangsa Sejarah dunia telah membuktikan bahwa keruntuhan sebuah negara sering kali tidak diawali oleh kekalahan di medan perang, melainkan Oleh: Tgk. Mustafa Husen Woyla*) ADA sebuah kaidah yang sangat dikenal dalam khazanah pemikiran Islam: al-muḥāfaẓatu 'ala al-qadīm aṣ-ṣāliḥ wa al-akhdzu bi al-jadīd al-aṣlaḥ; memelihara nilai lama yang baik, sekaligus mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Kaidah ini mengajarkan bahwa kemajuan tidak pernah menuntut sebuah bangsa mencabut akar budayanya. Justru, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdialog dengan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Sejarah dunia telah membuktikan bahwa keruntuhan sebuah negara sering kali tidak diawali oleh kekalahan di medan perang, melainkan oleh rapuhnya moral, pudarnya karakter, dan melemahnya identitas. Ketika benteng nilai runtuh, ekonomi yang kuat, teknologi yang maju, bahkan persenjataan yang canggih sekalipun tidak akan mampu menyelamatkan sebuah bangsa dari kehancuran. Dalam konteks itulah saya memandang lahirnya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memandang pertahanan negara dari sisi kekuatan militer, tetapi juga mengingatkan adanya ancaman nonmiliter yang jauh lebih halus, lebih senyap, namun dampaknya sangat dalam terhadap keberlangsungan bangsa. Baca juga: Presiden Prabowo Tetapkan LGBT Sebagai Ancaman Negara Non-Militer, Anggota DPR Beri Respon Ancaman masa kini tidak selalu datang dalam bentuk invasi bersenjata. Ia hadir melalui degradasi moral, penyalahgunaan teknologi digital, penyebaran narkoba, perjudian, pornografi, disinformasi, ekstremisme, konsumerisme berlebihan, hingga berbagai bentuk perilaku yang melemahkan karakter bangsa. Semua itu bekerja perlahan, tetapi mampu menggerogoti sendi-sendi kehidupan nasional. Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan itu tentu bukan hanya menjaga perbatasan negara, melainkan juga menjaga kualitas manusia Indonesia sebagai aset utama bangsa. Negara yang berhasil menjaga manusianya sesungguhnya telah menjaga masa depannya. Di sinilah relevansi Pancasila menjadi sangat penting. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekadar simbol konstitusional, tetapi merupakan fondasi moral kehidupan berbangsa. Para pendiri republik memahami bahwa pembangunan tanpa nilai-nilai spiritual akan melahirkan kemajuan yang kehilangan arah. Karena itu, pembangunan karakter merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Bagi masyarakat Aceh, semangat tersebut memiliki makna yang lebih mendalam. Kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan syariat Islam bukanlah sekadar identitas budaya, melainkan amanat konstitusi yang diakui dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai syariat bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (maqāṣid al-syarī'ah). Lima tujuan utama ini sesungguhnya selaras dengan cita-cita negara dalam membangun masyarakat yang aman, tertib, bermartabat, dan berkeadaban. Karena itu, ketika pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap ketahanan moral sebagai bagian dari ketahanan nasional, masyarakat Aceh memiliki alasan historis, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan dukungan. Dukungan tersebut bukan berarti membatasi hak-hak warga negara atau menumbuhkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Sebaliknya, dukungan itu merupakan ikhtiar bersama agar bangsa ini tetap memiliki pegangan nilai di tengah derasnya arus globalisasi. Islam sendiri mengajarkan keseimbangan antara kasih sayang dan ketegasan, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak dan kewajiban. Dakwah dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Namun, Islam juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh membiarkan kerusakan berkembang tanpa upaya pencegahan. Amar makruf dan nahi mungkar merupakan bagian dari tanggung jawab sosial demi menjaga kemaslahatan bersama. Sebagai kalangan intelektual dayah, kami memandang bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, atau banyaknya proyek infrastruktur. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Bangsa yang kehilangan karakter akan mengalami krisis kepercayaan, meningkatnya kriminalitas, rusaknya institusi keluarga, dan lahirnya generasi yang miskin integritas. Hari ini kita menyaksikan berbagai persoalan sosial yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba, judi daring, kekerasan seksual, perundungan, pinjaman daring ilegal, penipuan digital, hingga penyebaran hoaks berkembang seiring kemajuan teknologi. Ironisnya, banyak pelaku masih berada pada usia produktif, bahkan sebagian masih berstatus pelajar. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap bangsa tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga menyerang cara berpikir, cara hidup, dan cara memandang nilai-nilai kehidupan. Telepon genggam kini menjadi pintu masuk berbagai pengaruh global. Dalam hitungan detik, seorang anak dapat mengakses informasi yang membangun, tetapi juga konten yang merusak. Jika keluarga kehilangan fungsi pendidikan, sekolah hanya mengejar nilai akademik, dan masyarakat bersikap acuh, maka ruang digital akan menjadi "guru" yang membentuk karakter generasi muda. Oleh sebab itu, implementasi Perpres ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Ia harus diterjemahkan menjadi gerakan nasional memperkuat pendidikan karakter, memperkokoh ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas pendidikan agama, membangun literasi digital yang sehat, memperkuat budaya membaca, memperluas ruang kreativitas anak muda, serta menghadirkan penegakan hukum yang adil terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mengancam masa depan bangsa. Peran ulama, guru, akademisi, tokoh adat, organisasi masyarakat, media massa, dan pemerintah harus berjalan beriringan. Tidak ada satu lembaga pun yang mampu menghadapi tantangan zaman sendirian. Ketahanan nasional hanya akan lahir apabila ketahanan keluarga, ketahanan pendidikan, ketahanan budaya, dan ketahanan moral berjalan secara bersamaan.