Полицейские в Калимтане прошли обучение по реабилитации наркозависимых

Berita Kaltim Terkini Polda Kaltim Tingkatkan Kemampuan Penyidik dalam Penanganan Rehabilitasi Narkoba Ditresnarkoba Polda Kaltim gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik dan Penyidik Pembantu terkait penanganan rehabilitasi Penulis: Dwi Ardianto | Editor: Nur Pratama Ringkasan Berita: - Ditresnarkoba Polda Kaltim menggelar pelatihan peningkatan kemampuan penyidik terkait rehabilitasi narkotika. - Kegiatan ini fokus pada penerapan skema compulsory mandatory bagi pecandu dan korban penyalahgunaan. - Kombes Pol Romylus Tamtelahitu menekankan peran strategis penyidik sebagai pintu awal proses rehabilitasi. - Pelatihan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk memperkuat sinergi antarlembaga. TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Timur menggelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik dan Penyidik Pembantu terkait penanganan rehabilitasi dengan skema compulsary mandatory di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Senin (13/7/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, serta menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Agus Iriansyah, dan Dr. Henny Damayanti. Pelatihan diikuti personel Ditresnarkoba Polda Kaltim sebagai upaya meningkatkan kapasitas penyidik dalam menerapkan pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Baca juga: BREAKING NEWS: Hari Ini, Kemenag Balikpapan Gelar Gerakan Indonesia Berkiblat 2026 Dalam sambutannya, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu menegaskan bahwa penyidik memiliki peran strategis sebagai pintu awal dalam menentukan proses rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. "Penyidik Reserse Narkoba berperan sebagai hulu dari pelaksanaan rehabilitasi dengan skema compulsory mandatory. Oleh karena itu, penyidik harus memahami mekanisme rehabilitasi secara utuh agar penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya. Ia menjelaskan, setiap keputusan untuk mengarahkan seseorang ke proses rehabilitasi diawali melalui gelar perkara. Selanjutnya, penyidik menjalankan rekomendasi agar yang bersangkutan menjalani asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional (BNN). "Hasil asesmen terpadu akan menentukan apakah seseorang menjalani rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap sesuai kategori ringan, sedang, maupun berat," jelasnya. Romylus juga menekankan pentingnya sinergi antara penyidik, BNN, dan Dinas Kesehatan agar layanan rehabilitasi dapat berjalan optimal. "Koordinasi aktif antara penyidik Reserse Narkoba, Dinas Kesehatan, dan BNN menjadi kunci agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan tepat sasaran," katanya. Menurutnya, pelaku yang diamankan dengan barang bukti di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), hasil tes urine positif, serta tidak terlibat jaringan peredaran gelap maupun bukan residivis, dapat diproses sebagai penerima layanan rehabilitasi. Ia menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada prinsipnya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, penempatan tersangka atau terdakwa di lembaga rehabilitasi merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun hakim berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Melalui pelatihan tersebut, Ditresnarkoba Polda Kaltim berharap seluruh penyidik semakin memahami aspek hukum dan teknis rehabilitasi sehingga penanganan perkara narkotika tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mendukung upaya pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. (*)