В Перке Индонезии и на УВКС обсудили безопасное наследование в смешанных браках

Perca Indonesia dan Akademisi Bahas Hasil Waris Kawin Campur yang Aman Perca Indonesia dan akademisi UWKS membahas persoalan waris kawin campur serta pentingnya perjanjian kawin dan wasiat sejak awal. Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Wiwit Purwanto Ringkasan Berita: SURYA.CO.ID SURABAYA - Perkawinan campuran antara WNI dan WNA tidak hanya menyatukan dua kebudayaan, tetapi juga menghadirkan persoalan hukum terkait kepemilikan aset dan pembagian warisan. Perca Indonesia bersama akademisi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) mendorong pasangan kawin campur menyiapkan perencanaan waris sejak awal pernikahan. Hal itu dibahas dalam Seminar Memahami Hak Waris dan Harta Keluarga dalam Perkawinan Campur di Gedung Pancasila Fakultas Hukum UWKS, Rabu (26/8/2026). Seminar bertajuk "Cinta Tak Kenal Batas, Waris Punya Aturan" tersebut diikuti mahasiswa serta masyarakat dan pelaku perkawinan campur. Ketua Umum Perca Indonesia Rulita Anggraini hadir sebagai pemateri bersama Dekan Fakultas Hukum UWKS Edi Krisharyanto, praktisi hukum sekaligus Direktur PT YM Law Firm Astri J Monica, serta pelaku perkawinan campur Anis Tiana Pottag. Baca juga: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Puji 1 Titik Parkir Raup Rp 4 Juta Sehari Rulita mengatakan, perkawinan campuran memiliki kompleksitas tersendiri karena aset dan harta keluarga dapat tersebar di sejumlah negara. "Orang tua ingin meninggalkan kebanggaan dan memberi manfaat. Tapi kalau anak (ahli waris) berantem, itu malah bikin celaka," ucap Rulita. Menurutnya, persoalan waris kerap baru disadari ketika salah satu pasangan meninggal dunia. Padahal, kondisi tersebut dapat menjadi rumit ketika pewaris memiliki aset di lebih dari satu negara. Ia mencontohkan pasangan dengan suami berkewarganegaraan Kanada dan istri Indonesia. Ketika suami meninggal, terdapat aset dan properti yang dimiliki di Singapura maupun Indonesia. Baca juga: Potret H-1 Muktamar ke-35 NU di Ponpes Bahrul Ulum Jombang Tanpa persiapan hukum, ahli waris dapat menghadapi proses birokrasi lintas negara yang panjang sekaligus membutuhkan biaya besar. "Hibah wasiat dan perjanjian notaris adalah solusi," kata Rulita. Dilema Hak Milik dan Aset Modern Persoalan kepemilikan aset juga menjadi perhatian bagi pasangan kawin campur. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah pemanfaatan properti melalui skema Hak Pakai sejak awal pernikahan agar kepemilikan dan penggunaan aset di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Kerumitan lain muncul ketika anak hasil perkawinan campuran telah dewasa dan memilih menjadi WNA. Ketika anak tersebut kemudian menjadi ahli waris atas tanah di Indonesia, proses pengurusan dan kepemilikannya dapat menghadapi persoalan hukum tersendiri. Edi Krisharyanto menjelaskan, persoalan waris dalam perkawinan campuran berkaitan dengan ranah hukum privat internasional. "Memang jlimet," kata Edi.