Министр социального развития подтвердил возврат 2 трлн рупий нецелевых социальных выплат в казну

Penulis JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang meminta agar belanja bantuan sosial (Bansos) Rp 2 triliun dikembalikan ke kas negara. Menurut dia, catatan BPK itu berasal dari dua masalah, yakni exclusion error dan inclusion error akibat peralihan penggunaan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Di situ ada inclusion error dan exclusion error yang cukup besar," kata dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, Rabu (15/7/2026). Baca juga: Komisi VIII Soroti Temuan BPK yang Minta Kemensos Kembalikan Duit Bansos Rp 2 Triliun Pengertian umum dari error ini adalah ada orang yang sebelumnya mendapat bansos dari data terdahulu menjadi tidak dapat, dan pembaruan orang yang tidak dapat bansos menjadi dapat perlu proses pembukaan rekening secara kolektif. Karena pembukaan rekening kolektif ini membutuhkan waktu berbulan-bulan sehingga banyak bansos yang tidak bisa disalurkan tepat waktu pada triwulan pertama. Selain itu, ada juga masalah gagal salur yang sebelumnya ditetapkan namun ketika diproses terjadi kegagalan karena berbagai alasan. Baca juga: Susun Kebijakan Tepat Sasaran, Mendagri Ajak Pemda Maksimalkan DTSEN Versi 3 "Alamatnya kadang tidak ada, sudah pindah tempat, sehingga tidak bisa diterima," katanya. Sebab itu, dalam gagal salur, uang dikembalikan ke kas negara, selain itu bansos yang tidak dibelanjakan oleh penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ada akan dikembalikan juga ke kas negara. Dalam rapat itu, Gus Ipul memastikan catatan pengembalian itu sudah dipastikan telah kembali ke kas negara. "Sudah kembali (ke kas negara)," katanya. Baca juga: Pemerintah Akan Salurkan Bansos Lewat Kopdes Merah Putih Dia mengatakan, uang tersebut otomatis kembali ke kas negara jika melewati waktu 105 hari. Selain itu, Gus Ipul menyebut telah mengantisipasi keterlambatan akibat pembukaan rekening kolektif agar penyaluran bansos tidak terlambat, yakni lewat PT Pos. Namun demikian, konsekuensi penggunaan PT Pos harus ada biaya tambahan. "Kalau burekol (buka rekening kolektif) lewat himbara kita tidak terbebani biaya," ucapnya. Baca juga: Bansos PKH dan Sembako Triwulan III Mulai Cair 20 Juli Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina menyoroti adanya temuan BPK yang meminta agar Kemensos mengembalikan anggaran sebesar Rp 2 triliun.