Предприниматели из индустрии звукового оборудования восточной части Индонезии опровергли слухи о поддержке Гибрана в 2029 году

Pengusaha Sound Horeg di Jatim Bantah Klaim Dukung Gibran di Pilpres 2029 klarifikasi pengusaha Sound Horeg Pasuruan terkait klaim dukungan relawan kepada Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2029. Penulis: Galih Lintartika | Editor: Pipit Maulidya Ringkasan Berita: - Relawan GPJ menyebut sejumlah pengusaha sound horeg siap mendukung Gibran pada Pilpres 2029. - Rudi Hartono dari RDA Audio menegaskan politik merupakan pilihan pribadi dan tidak boleh mengatasnamakan seluruh pengusaha Sound Horeg. - Pelaku usaha ingin industri sound system tetap fokus pada kreativitas dan hiburan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan politik. SURYA.CO.ID - Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak ramai diperbincangkan di kalangan komunitas sound system raksasa atau yang dikenal dengan fenomena sound horeg. Isu ini mencuat setelah adanya klaim dari kelompok relawan yang menyatakan bahwa para pengusaha suara menggelegar ini siap mendukung Gibran di Pilpres 2029. Namun, klaim tersebut langsung mendapat tanggapan dingin dari sejumlah pelaku usaha di basis industri sound di Jawa Timur, khususnya Pasuruan. Mereka menegaskan bahwa industri kreatif ini tidak seharusnya diseret ke ranah politik praktis. Baca juga: Sound Horeg di Sidoarjo Bakal Dibatasi Saat Agustusan, Bupati Subandi: Tanpa Izin Akan Dihentikan Klaim Relawan GPJ di Solo Polemik ini bermula dari pertemuan kelompok Relawan Gibran Penerus Jokowi (GPJ) dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo pada Selasa (11/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, GPJ yang mengklaim beranggotakan banyak pengusaha sound horeg menyatakan mulai memanaskan mesin politik untuk mendukung Gibran di masa depan. Menanggapi manuver tersebut, Rudi Hartono, pemilik RDA Audio asal Pasuruan, angkat bicara. Ia mewanti-wanti agar ambisi politik pribadi tidak menggunakan nama besar komunitas. “Kalau mau berpolitik secara pribadi silakan. Tapi jangan mengatasnamakan organisasi atau mengatasnamakan pengusaha sound horeg secara umum,” tegas Rudi. Bantahan Pengusaha Sound Horeg Menurut Rudi, ada keresahan di tingkat akar rumput para penyedia jasa tata suara. Munculnya narasi seolah-olah seluruh pengusaha sound horeg telah menentukan pilihan politik dianggap sebagai klaim sepihak yang tidak berdasar. Bagi mereka, suara keras yang dihasilkan bukan untuk memekakkan telinga dalam debat politik, melainkan murni untuk hiburan masyarakat. “Secara mayoritas, seluruh pengusaha sound horeg tidak mau terjun ke politik praktis. Isu-isu politik kami tidak mau ikut,” ujarnya menambahkan. Rudi menjelaskan bahwa bisnis ini dibangun di atas pondasi kreativitas dan pelayanan jasa. Oleh karena itu, ia keberatan jika image sound horeg yang sedang naik daun ini justru dicap sebagai bagian dari kepentingan golongan tertentu. “Sound horeg itu kreasi. Siapa yang mau menyewa jasanya, kami sebagai penyedia jasa,” kata Rudi menjelaskan posisi netralitasnya. Sikap Pengusaha Jatim: Malang hingga Banyuwangi Senada dengan pengusaha di Pasuruan, rekan sejawat dari daerah lain seperti Malang, Gresik, hingga Banyuwangi juga disebut memiliki pandangan serupa. Mereka ingin menjaga agar industri sound system tetap sehat dan bisa dinikmati semua kalangan. Rudi kembali menekankan bahwa keterlibatan individu dalam politik adalah hal wajar, namun garis tegas harus ditarik agar tidak membawa-bawa identitas kolektif pengusaha.