Разработчики субсидируемого жилья в Сулавеси сталкиваются с ростом цен на землю и бюрократическими сложностями

Pengembang Rumah Subsidi di Sulsel Hadapi Tekanan Harga Tanah dan Perizinan Irwan Hasan mengungkapkan kenaikan harga tanah berpotensi memberikan tekanan terhadap biaya pembangunan rumah. Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Ari Maryadi Ringkasan Berita: - Irwan Hasan mengungkapkan kenaikan harga tanah berpotensi memberikan tekanan terhadap biaya pembangunan rumah - Namun, kata dia, pada sektor rumah subsidi, pengembang memiliki keterbatasan dalam menaikkan harga karena harus mengikuti ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah - Selain persoalan lahan, Irwan menyoroti proses perizinan dan kesesuaian tata ruang yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan kawasan perumahan TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Pengembang perumahan, khususnya sektor rumah subsidi, menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah kenaikan harga tanah dan proses perizinan. Hal itu diungkap oleh Founder PT Raihan Cipta Pratama, Irwan Hasan, mengatakan persoalan lahan menjadi salah satu tantangan utama yang kini dihadapi pengembang. Menurutnya, harga tanah yang terus mengalami kenaikan membuat pengembang harus bekerja lebih keras untuk menjaga harga rumah tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama rumah subsidi. “Kalau kita melihat kondisi sekarang, salah satu tantangan utama yang dihadapi pengembang adalah persoalan lahan dan perizinan,” kata Irwan Hasan kepada Tribun-Timur.com, Senin (24/8/2026). Ia mengaku, kenaikan harga tanah berpotensi memberikan tekanan terhadap biaya pembangunan rumah. Namun, kata dia, pada sektor rumah subsidi, pengembang memiliki keterbatasan dalam menaikkan harga karena harus mengikuti ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. “Harga tanah terus bergerak naik, sementara pengembang, khususnya yang bergerak di sektor rumah subsidi, harus menjaga agar harga rumah tetap terjangkau masyarakat,” ujarnya. Selain persoalan lahan, Irwan menyoroti proses perizinan dan kesesuaian tata ruang yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan kawasan perumahan. Menurutnya, kepastian dalam proses perizinan sangat dibutuhkan agar pengembang dapat menyusun perencanaan pembangunan dengan lebih baik. Di sisi lain, ia berharap pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan para pengembang. “Kami berharap pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi dengan pengembang,” ungkpanya. Irwan menilai forum komunikasi antara pemerintah dan pengembang penting untuk mencari solusi ketika ditemukan kendala dalam proses pembangunan. “Kalau ada persoalan di lapangan, jangan sampai pengembang berjalan sendiri, tetapi harus ada forum bersama untuk mencari solusi,” kata dia. Ia berharap sinergi tersebut dapat menciptakan iklim pembangunan perumahan yang lebih kondusif.