В Суматре Северная вводят жесткие санкции для компаний, игнорирующих социальную ответственность

Sulut Maju Pemprov Sulut Siapkan Aturan Lebih Tegas Bagi Perusahaan yang Tidak Laksanakan TJSL Ringkasan Berita: - Pemprov Sulawesi Utara menyiapkan Ranperda TJSL/CSR yang mewajibkan perusahaan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. - Perusahaan yang mengabaikan kewajiban dapat dikenai sanksi bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. - Program TJSL mencakup pemberdayaan masyarakat, UMKM, bantuan bencana, infrastruktur, lingkungan, serta kepemudaan dan olahraga. TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyiapkan aturan yang lebih tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat yang disampaikan Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (24/8/2026). YSK menegaskan, keberadaan perusahaan di Sulawesi Utara tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan. "Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berbicara mengenai keuntungan perusahaan, tetapi juga harus diikuti dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR)," ujar YSK. Dalam Ranperda tersebut, perusahaan yang memiliki kewajiban menjalankan TJSL namun mengabaikannya dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap. Sanksi dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Menurut YSK, aturan ini diperlukan agar aktivitas perusahaan turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan di Sulawesi Utara. Program TJSL nantinya dapat diarahkan pada sejumlah kebutuhan masyarakat. Di antaranya pembinaan lingkungan, kegiatan sosial dan keagamaan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan UMKM dan koperasi, bantuan bencana, pembangunan infrastruktur dasar dan sanitasi, serta pembinaan kepemudaan dan olahraga. "Perusahaan yang aktif dan berprestasi dalam menjalankan TJSL dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara," kata YSK. Selain mengatur kewajiban perusahaan, Ranperda tersebut juga mencakup peran pemerintah daerah, pembentukan Forum TJSL, pelaksanaan program, sistem informasi, partisipasi masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan. YSK berharap pembahasan Ranperda bersama DPRD Sulut dapat dilakukan secara konstruktif. "Sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkualitas, akuntabel dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Sulawesi Utara," tegasnya. (TribunManado.co.id/Ren) Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.