В Маджокерте провели обучение 83 поставщиков по предотвращению взяток при госзакупках

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memperkuat upaya mencegah praktik gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebanyak 83 penyedia yang menjadi mitra Pemkot Mojokerto dibekali pemahaman mengenai pencegahan gratifikasi dan pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan. Sosialisasi bertajuk ‘Bersama Penyedia Mewujudkan Tata Kelola Pengadaan yang Bersih dan Berintegritas’ tersebut digelar Inspektorat Kota Mojokerto di salah satu hotel di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari PAKSI Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Prahara Satria Ramadhan, serta Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota (Kajari) Mojokerto, Yusaq Djunarto. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan, upaya menciptakan pengadaan yang bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Penyedia sebagai mitra juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga proses pengadaan tetap transparan dan berintegritas. “Pemerintah daerah bermitra dengan para penyedia. Jadi harus sama-sama saling menjaga. Jajaran kami harus menjaga, panjenengan sebagai mitra kami juga harus menjaga,” ungkap Ning Ita (sapaan akrab, red), Kamis (13/8/2026). emahaman terhadap aturan gratifikasi menjadi hal penting bagi pemerintah maupun penyedia. Hal itu diperlukan agar proses pengadaan tidak memengaruhi independensi dan objektivitas aparatur. Ketentuan mengenai gratifikasi salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ning Ita menyebut, komitmen Pemkot Mojokerto dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas juga tercermin dari capaian Indeks Integritas Pemerintah Daerah Kota Mojokerto 2025 yang mencapai 75,09. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian itu juga berada di atas rata-rata pemerintah daerah sebesar 71,33 dan rata-rata nasional 72,43. “Yang paling penting adalah komitmen untuk terus ikhtiar menjadi lebih baik. Karena untuk mewujudkan integritas ini kita membutuhkan sinergi bersama-sama,” ujarnya. Untuk membangun ekosistem pengadaan yang semakin bersih, Pemkot Mojokerto mendorong penguatan empat pilar. Keempatnya meliputi transformasi sistem secara digital, standardisasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), penegakan aturan dan etika, serta pelibatan pengawasan publik. Dengan penguatan tersebut, proses pengadaan diharapkan tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga mampu mencegah potensi konflik kepentingan dan praktik gratifikasi sejak awal. [tin/ted]