Власти Серанга готовят гуманистическую программу для 1,5 тысячи участников групп ЛГБТ

Laporan dari pemerhati masalah ini, di Kabupaten Serang sudah kurang lebih terdata 1.500 anggota komunitas. Itu melalui online, IG, dan sebagainya Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten, segera menyiapkan langkah pembinaan secara humanis menyusul ditemukannya 1.500 orang di wilayahnya yang tergabung dalam jejaring grup komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) secara daring. Wakil Bupati (Wabup) Serang Muhammad Najib Hamas di Serang, Rabu, mengatakan temuan jumlah ribuan orang tersebut berdasarkan laporan dari para pemerhati masalah sosial di Kabupaten Serang. "Laporan dari pemerhati masalah ini, di Kabupaten Serang sudah kurang lebih terdata 1.500 anggota komunitas. Itu melalui online, IG, dan sebagainya," ungkap Wabup Najib. Baca juga: Ketum MUI: Praktik LGBT merendahkan martabat manusia Lebih lanjut,ia membeberkan bahwa anggota yang tergabung di dalam jejaring sosial tersebut sangat acak dan berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pelajar, manajer, petani, hingga profesi lainnya. Mereka disinyalir kerap mengadakan pertemuan secara mandiri di kafe atau titik kumpul tertentu. Merespons besarnya temuan anggota grup tersebut, Pemkab Serang memilih mengedepankan pendekatan secara persuasif. Najib telah meminta instansi terkait untuk segera turun tangan menangani komunitas yang sudah terlanjur terbentuk ini. "Kalau yang sudah terbentuk komunitas, maka kita minta dinas terkait yakni Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan. Diharapkan lewat pendekatan edukasi ini mereka bisa kembali kepada kehidupan yang semestinya, sesuai dengan harapan keluarga," tuturnya. Baca juga: Aturan hukum LGBT di Indonesia, bisakah dipidana? Untuk mendalami anggota grup tersebut, Pemkab Serang juga akan menelusuri dugaan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika terbukti ada ASN yang tergabung, pemerintah daerah tidak segan menindak tegas sesuai aturan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Di sisi lain, Wabup Serang secara tegas melarang masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) bertindak main hakim sendiri dalam merespons temuan komunitas ini. Pihaknya tengah mengonsolidasikan kelompok masyarakat, alim ulama, dan para pendidik, agar bersinergi melakukan pencegahan lewat edukasi bahaya LGBT secara humanis, yang disebutnya sebagai salah satu ancaman kedaulatan non-militer. Baca juga: Menag ingatkan masyarakat tidak main hakim sendiri soal polemik LGBT Pewarta: Desi Purnama Sari Editor: Risbiani Fardaniah Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.