Фракция PDIP в DPRD Лумajang предлагает взять кредит на инфраструктуру в 2027 году

PDIP Usul Pemkab Lumajang Tarik Pinjaman, Ini Pertimbangannya Usulan itu muncul dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 Penulis: Imam Nahwawi | Editor: Titis Jati Permata Ringkasan Berita: - Fraksi PDIP DPRD Lumajang mengusulkan pemkab mempertimbangkan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur pada 2027. - Pinjaman dinilai dapat mempercepat pembangunan jalan dan jembatan sebelum harga material naik dalam 4–5 tahun mendatang. - Sekda Lumajang menyebut usulan harus disertai landasan dan urgensi serta dibahas bersama bupati. SURYA.co.id, LUMAJANG – Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lumajang didorong agar tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Lumajang mengusulkan pemerintah kabupaten membuka opsi pinjaman untuk membiayai pembangunan pada tahun anggaran 2027. Usulan itu muncul dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Badan Anggaran DPRD Lumajang. Anggota DPRD Lumajang dari Fraksi PDIP, Supratman, mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur dapat ditempuh melalui dua jalur. Selain menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor yang masih memiliki potensi peningkatan, pemerintah dapat mencari pembiayaan alternatif melalui pinjaman. Baca juga: Ada 8 Karnaval di Lumajang, Rute Truk Surabaya-Jember Dialihkan Melalui Jatiroto “Infrastruktur diselesaikan dengan cara meningkatkan pendapatan PAD dari sektor yang potensi naik. Kedua dari pembiayaan lain, pinjaman,” ujar Supratman kepada SURYA.co.id, melalui sambungan telepon, Rabu (26/8/2026). Pembangunan Sekarang Dinilai Lebih Menguntungkan Menurut Supratman, pengajuan pinjaman perlu dipertimbangkan karena biaya pembangunan berpotensi semakin mahal dalam beberapa tahun mendatang. Harga barang dan material, kata dia, diperkirakan mengalami kenaikan dalam empat hingga lima tahun ke depan. Atas pertimbangan itu, pembangunan infrastruktur menggunakan pembiayaan pinjaman saat ini dinilai lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan menunggu hingga kebutuhan anggaran semakin besar. “Dalam empat atau lima tahun ke depan harga-harga pasti naik. Tapi yang jelas, kalau dapat pinjaman sekarang buat bangun, itu yang pertama untuk masyarakat, perekonomian akan meningkat,” imbuhnya. Ia menyebut pembangunan jalan maupun jembatan bukan sekadar belanja infrastruktur. Ketika akses masyarakat membaik, aktivitas ekonomi juga diharapkan ikut bergerak. Cicilan Utang Disebut Masih Bisa Ditanggung Supratman juga menilai kondisi PAD Lumajang masih memungkinkan untuk menopang kewajiban pembayaran apabila pemkab mengambil pinjaman dari lembaga pembiayaan. “Sangat memungkinkan, kan masih ada pendapatan. Jadi masyarakat menikmati dulu pembangunan, terus harga-harga barang kan nanti naik lima tahun ke depan, kalau dihitung-hitung ya masih untung,” bebernya.