Буджеты Боджонегоро на 2026 год: усиление собственных доходов и создание вечного фонда

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan sejumlah strategi dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026. Selain mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab juga menyiapkan pembentukan dana abadi untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat menyampaikan Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro. Bupati Setyo Wahono mengatakan, penguatan PAD menjadi salah satu fokus karena struktur pendapatan Bojonegoro masih cukup bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai perlu dikurangi dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. “Pendapatan transfer pusat masih sangat tinggi. Untuk mengatasi tantangan ketergantungan tersebut, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, arah kebijakan pendapatan difokuskan pada intensifikasi pemungutan pajak serta retribusi daerah,” ujar Setyo Wahono, Rabu (26/8/2026). Menurut dia, peningkatan penerimaan tidak cukup hanya dengan menaikkan target pajak maupun retribusi. Pemkab juga akan membenahi mekanisme pemungutan agar lebih efektif, transparan dan mampu menekan potensi kebocoran. Penguatan pendapatan juga menyasar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan milik daerah didorong meningkatkan daya saing sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian sekaligus pendapatan daerah. Di sisi belanja, Bupati Bojonegoro meminta perangkat daerah meninggalkan pola kerja sektoral. Program prioritas harus dikerjakan secara terpadu dengan melibatkan sektor-sektor yang berkaitan. “Perangkat daerah penanggung jawab harus bertindak sebagai orkestrator dan koordinator yang andal, yang mampu merumuskan ego sektoral demi membangun kolaborasi yang efektif,” jelasnya. Menurutnya, pola kolaborasi tersebut juga diperlukan agar program pembangunan daerah selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Dengan begitu, anggaran dapat digunakan secara efektif dan potensi tumpang tindih program dapat diminimalkan. Selain meningkatkan PAD, Pemkab Bojonegoro juga memasukkan pembentukan dana abadi dalam rancangan perubahan APBD 2026. Setyo menjelaskan, dana abadi diproyeksikan sebagai instrumen investasi jangka panjang daerah. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi untuk menjaga kesinambungan keuangan daerah sekaligus memberikan manfaat pembangunan dalam jangka panjang. “Ini merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan keuangan daerah serta menjamin hak anak cucu kita agar tetap menikmati hasil pembangunan Bojonegoro di masa-masa yang akan datang,” katanya. Dalam rancangan P-APBD 2026, pendapatan daerah dipatok Rp4,389 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan Rp176,685 miliar atau 3,87 persen dibandingkan APBD tahun anggaran sebelumnya. Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,250 triliun, turun Rp249,096 miliar atau 3,83 persen. Pada sektor pembiayaan, penerimaan diproyeksikan mencapai Rp2,073 triliun atau naik Rp127,588 miliar (6,56 persen). Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp212,754 miliar, bertambah sekitar Rp200 miliar. Dari struktur tersebut, P-APBD 2026 mengalami defisit Rp1,860 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto. Secara keseluruhan, struktur APBD Bojonegoro dalam rancangan perubahan tahun 2026 mencapai Rp6,463 triliun. Rancangan P-APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Bojonegoro. Sejumlah fraksi telah menyampaikan pandangan umum dan memberikan catatan kepada Pemkab. Fraksi PKB melalui Diana Hargianti meminta pemerintah daerah lebih agresif menggali potensi pendapatan yang masih tersedia. Pemanfaatan teknologi juga dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas sekaligus transparansi pengelolaan pendapatan. “Pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada, termasuk dengan memanfaatkan teknologi. Optimalisasi tersebut penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memperbaiki efektivitas dan transparansi pengelolaannya,” kata Diana. Sementara Fraksi Gerindra melalui Wawan Kurniyanto menyoroti pelaksanaan program yang telah mendapatkan alokasi anggaran. Menurutnya, APBD tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan dan penganggaran. “Program pemerintah jangan hanya berhenti pada pemenuhan administrasi dan penganggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana program tersebut benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegas Wawan. Masukan fraksi-fraksi tersebut akan menjadi bagian dalam pembahasan P-APBD 2026 antara DPRD dan Pemkab Bojonegoro. Pemerintah daerah berharap proses pembahasan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, transparan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setyo Wahono menegaskan Pemkab terbuka terhadap berbagai rekomendasi DPRD sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kebijakan anggaran. “Mari kita satukan langkah serta bersinergi untuk merealisasikan seluruh program pembangunan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang makmur dan berkeadilan,” pungkasnya. (fif/ian)