Власти Танджунг-Селатан выделили 800 млн рупий организации жен чиновников, но не могут подтвердить правовой статус получателя

Editor TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Organisasi istri aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menerima dana hibah sekitar Rp800 juta dari APBD pada 2025. Dana tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Tangsel. Organisasi yang dimaksud adalah Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Tangsel. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3AKB Tangsel, Cahyadi, membenarkan. Ia mengatakan pemberian hibah tersebut memiliki dasar berupa surat keputusan (SK) kepengurusan DWP dari tingkat provinsi. "Kalau DWP itu organisasi masyarakat, dia (dasar hukum penyerapan dana hibah) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus dari DWP Provinsi," kata Cahyadi dikutip TribunBanten.com pada Rabu (12/8/2026). Baca juga: Aksi Mata Elang Resahkan Warga Serpong Tangsel, Diduga Punya Markas di Dekat Permukiman Menurut Cahyadi, mekanisme tersebut sesuai dengan aturan organisasi DWP. Selain SK kepengurusan, pemberian hibah juga didasarkan pada SK wali kota tentang penetapan penerima hibah. Namun, ia tak menyebutkan nomor SK wali kota yang menjadi dasar penetapan penerima hibah sekitar Rp800 juta karena mengaku tidak mengingatnya. "Saya enggak hafal ya kalau yang itunya," ujarnya. Ia kemudian mengarahkan pengecekan dokumen tersebut kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tangsel. Adapun pertanyaan mengenai dasar hukum hibah muncul karena Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi yang berbadan hukum. Aturan tersebut antara lain mencakup perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM. Baca juga: Viral Pria Bawa Benda Diduga Senpi di Tangsel, Polisi Selidiki Sementara itu, SK kepengurusan dari organisasi tingkat provinsi tidak secara otomatis menunjukkan status badan hukum organisasi penerima hibah. Cahyadi sebelumnya juga menyebut proposal dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah masih perlu dicek. "LPJ, proposal nanti saya cek lagi. Dokumennya nanti (bisa diminta) ke PPID di Dinas Kominfo," katanya. Dengan demikian, dasar pemberian hibah Rp800 juta tersebut masih perlu ditelusuri melalui dokumen penetapan penerima, status badan hukum organisasi, proposal pengajuan, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Artikel ini sudah tayang di Tribunbanten.com dengan judul "Penyerapan Hibah Rp800 Juta Organisasi Istri Pejabat di Tangsel Dipertanyakan, Dasar Hukum Tak Jelas Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul "Penyerapan Hibah Rp800 Juta Organisasi Istri Pejabat di Tangsel Dipertanyakan, Dasar Hukum Tak Jelas" Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT