Элита теряет пример: моральный кризис в Индонезии после 81 года независимости

Opini Opini: Ketika Etika Pemimpin Tinggal di Ujung Mikrofon Bangsa tidak runtuh karena kekurangan aturan, melainkan ketika mereka yang membuat aturan kehilangan teladan. Editor: Dion DB Putra Oleh: Pieter Sanga Lewar Pensiun PNS, Peminat Sospolbudsas, Tinggal di Wonosobo, Jawa Tengah. POS-KUPANG.COM - Indonesia sebentar lagi kembali mengibarkan merah putih. Bendera akan naik, lagu kebangsaan akan bergema, pidato-pidato akan disampaikan dengan suara penuh keyakinan. Namun, di balik upacara yang khidmat, ada pertanyaan yang jauh lebih sulit: apakah kemerdekaan juga telah naik derajatnya menjadi kemerdekaan moral? Pertanyaan itu terasa getir ketika Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyuarakan keprihatinan terhadap keadaan bangsa setelah 81 tahun merdeka. Dalam sarasehan di Jakarta, Selasa (11/8/2026), para tokoh menyerukan agar bangsa ini kembali pada cita-cita kemerdekaan: keadilan, kesejahteraan, demokrasi, supremasi hukum, etika, dan keteladanan pemimpin. Baca juga: Opini: Batang yang Patah, Akar yang Bertahan Seruan itu sebenarnya sederhana. Akan tetapi, justru karena sederhana, ia terasa seperti tamparan. Sebab negeri ini tidak kekurangan undang-undang. Tidak kekurangan lembaga. Tidak kekurangan pidato. Bahkan tidak kekurangan slogan. Yang mulai langka adalah sesuatu yang tidak bisa dicetak di percetakan negara: keteladanan. Artinya, bangsa tidak runtuh karena kekurangan aturan, melainkan ketika mereka yang membuat aturan kehilangan teladan. Kita sering berharap rakyat menjadi baik, sementara elite sibuk mencari celah. Kita meminta masyarakat menaati hukum, sementara hukum kadang diperlakukan seperti karet: ditarik ketika menguntungkan, dilepas ketika mengganggu kepentingan. Di situlah kerusakan moral politik bermula. Kardinal Ignatius Suharyo, sebagaimana diberitakan dalam Kompas (11/8/2026), mengingatkan bahwa cita-cita moral bangsa telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Masalahnya muncul ketika regulasi justru dapat diubah mengikuti kemauan mereka yang memiliki kekuasaan. Jika hukum dapat disesuaikan dengan kehendak penguasa, maka yang sedang mengalami inflasi bukan hanya moralitas, melainkan juga makna negara hukum. Hukum seharusnya menjadi pagar bagi kekuasaan. Akan tetapi, jika pagar itu dipindahkan setiap kali penguasa ingin memperluas halaman, rakyat akhirnya tidak tahu lagi di mana batas antara kepentingan negara dan kepentingan penguasa. Di sinilah satire kehidupan bernegara menemukan panggungnya. Kita memiliki konstitusi yang luhur, tetapi perilaku politik terkadang membuatnya seperti hiasan dinding: indah dibaca, jarang ditaati.