Статус CPNS не является препятствием для получения образования, но требует соблюдения административных процедур

Opini Opini: CPNS Ingin Belajar, Siapa Bilang Tidak Boleh? Keputusan pemberi beasiswa dan keputusan kepegawaian bekerja dalam dua ranah kewenangan yang berbeda. Editor: Dion DB Putra Oleh: Gergorius Babo Penulis adalah Asesor SDM Aparatur Ahli Muda pada BKD Provinsi NTT dan pernah menempuh pendidikan di James Cook University, Australia. POS-KUPANG.COM - Kesempatan memperoleh beasiswa merupakan prestasi yang patut dihargai karena pendidikan dapat meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat kualitas organisasi pemerintah. Pemerintah membutuhkan pegawai yang terus belajar, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Apresiasi terhadap prestasi akademik tetap harus berjalan bersama prinsip administrasi kepegawaian. Setiap aparatur bekerja berdasarkan status, kewajiban, dan ketentuan yang mengikatnya. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS, konsekuensi tersebut lebih kuat karena yang bersangkutan masih berada pada tahap pembentukan sebelum memperoleh status penuh sebagai PNS. Tahap tersebut bukan formalitas administratif. CPNS masih menjalani proses adaptasi, pembinaan, penilaian, pembentukan disiplin, dan penguatan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Baca juga: Opini: Alkohol dan Keselamatan Jalan di NTT Perdebatan mengenai batas antara pengembangan kompetensi dan kewajiban kedinasan mengemuka setelah News Daring memberitakan seorang CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama pada BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur berinisial YSS (Senin, 24/8/2026). Berdasarkan keterangannya kepada media, YSS mengajukan permohonan izin mengikuti Program Pengayaan Bahasa yang berkaitan dengan program beasiswa LPDP. YSS menjelaskan bahwa permohonannya bukan surat tugas belajar atau rekomendasi mengikuti perkuliahan, melainkan izin mengikuti pengayaan bahasa sebagai bagian dari persiapan program beasiswa. Pemberitaan tersebut menyebut status CPNS sebagai salah satu persoalan dalam proses permohonan. Media yang sama juga menegaskan bahwa beberapa bagian kronologi masih memerlukan konfirmasi dari BKD Provinsi NTT, BPBD, dan pihak lain yang disebut dalam pemberitaan. Polemik tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Persoalannya bukan apakah CPNS boleh belajar bahasa atau memperoleh beasiswa. Persoalan utamanya adalah apakah CPNS dapat mengikuti suatu rangkaian beasiswa yang berdampak pada pelaksanaan kewajiban kedinasan tanpa terlebih dahulu memiliki dasar administratif yang sesuai dengan status dan regulasi kepegawaiannya. Pembedaan tersebut penting agar pembahasan tidak berubah menjadi pertentangan antara pegawai yang ingin meningkatkan kompetensi dan birokrasi yang dianggap menghambat pendidikan.