Наложники в Пандангаране жалуются на сложности с получением кода для субсидируемого топлива

Nelayan di Pangandaran Keluhkan Sulitnya Urus Barcode BBM, DKPKP Akui Sistem BPH Migas Jadi Kendala HNSI Pangandaran menyoroti sulitnya nelayan mengurus barcode pembelian BBM bersubsidi. Penulis: Padna | Editor: Kemal Setia Permana Ringkasan Berita: - HNSI Pangandaran menyoroti sulitnya nelayan mengurus barcode pembelian BBM bersubsidi - Mekanisme pendataan ulang dinilai menghambat aktivitas melaut para nelayan setempat - DKPKP Pangandaran berencana membawa kendala sistem aplikasi ini ke BPH Migas - Pemerintah daerah mengusulkan penyederhanaan layanan dengan mengoptimalkan data KUSUKA Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran menyoroti sulitnya nelayan dalam mengurus pembuatan maupun perpanjangan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM). Persoalan itu dinilai berpotensi menghambat akses nelayan terhadap BBM bersubsidi yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas melaut. Anggota HNSI Pangandaran, Aep Saipudin, mengatakan mekanisme pengajuan barcode sebelumnya membuat nelayan harus kembali mengulang proses pendataan, meskipun data mereka sudah terdaftar. Menurutnya, perbaikan sistem memang mulai dirasakan. Namun, pemerintah harus memastikan mekanisme penerbitan dan perpanjangan barcode tidak justru menyulitkan nelayan. "Alhamdulillah ada perbaikan, tapi kami berharap tidak menyulitkan akses BBM," ujar Aep kepada sejumlah wartawan di Pangandaran, Sabtu (15/8/2026) siang. Selain kemudahan pelayanan, HNSI juga meminta adanya pengawasan ketat agar barcode tidak disalahgunakan. "Kita juga nelayan membutuhkan kejelasan mengenai regulasi dan mekanisme penerbitan barcode tersebut," katanya. Baca juga: Update Kondisi Laut di Pangandaran Pascagempa NTT, Air Laut Deras dan Pecahan Ombak Kuat Keluhan itu dibenarkan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran, Usep Efendi. Ia mengatakan penentuan kuota BBM bagi nelayan tidak dilakukan secara sembarangan. Besaran kuota disesuaikan dengan sejumlah indikator, di antaranya jenis kapal, mesin yang digunakan, serta data KUSUKA nelayan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem aplikasi yang digunakan BPH Migas masih menjadi satu kendala di lapangan. "Memang ini cukup memberatkan nelayan," ucap Usep. DKPKP Pangandaran berencana membawa persoalan tersebut ke BPH Migas. Pemda mengusulkan agar mekanisme pelayanan dapat disederhanakan dengan mengoptimalkan data KUSUKA sebagai basis pendataan, tanpa menghilangkan ketentuan yang berlaku. "Ya, tujuannya agar pelayanan lebih mudah dan tepat sasaran," ujarnya. Sebelum disampaikan secara resmi kepada BPH Migas, keluhan terkait persoalan tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Bupati Pangandaran dan Sekretaris Daerah.