Виктор МПР: новая система SIMEP PA 3.0 должна стать основой реформы защиты детей в Индонезии

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) versi 3.0 harus menjadi dasar percepatan reformasi sistem perlindungan anak di Indonesia. Dia berpesan sistem baru perlindungan anak yang diluncurkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada September lalu itu tidak hanya berfungsi sebagai alat pendataan, tetapi menjadi langkah strategis mewujudkan sistem perlindungan yang berdampak nyata. "Aplikasi ini harus menjadi katalis untuk mempercepat reformasi sistem perlindungan anak. Kita tidak boleh lagi sekadar memadamkan api setelah kebakaran terjadi," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa. Rerie mengatakan keberadaan sistem tersebut mendesak mengingat berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tercatat ada 21.352 kasus kekerasan anak sepanjang tahun 2025 dengan 16.136 korban merupakan perempuan. Selain itu, data KPAI mencatat sekitar 6.900 pengaduan dugaan pelanggaran hak anak diterima sepanjang periode 2023–2025 atau rata-rata lebih dari 2.000 kasus setiap tahun. Menurut Rerie, data tersebut memperlihatkan bahwa angka kasus kekerasan anak masih tinggi, meski berbagai regulasi telah dikeluarkan. Dia mengatakan SIMEP PA 3.0 harus mampu menghasilkan rapor perlindungan anak bagi kementerian dan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti melalui koreksi kebijakan dan perbaikan sistem. Rerie juga mendorong integrasi data SIMEP PA dengan SIMFONI-PPA agar tidak terjadi tumpang tindih pendataan dan respons terhadap kasus kekerasan anak dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berbasis data. Pendekatan preventif dan berbasis data, menurut Rerie, adalah kunci untuk menutup celah yang selama ini membuat anak-anak tetap rentan. "Dengan sistem baru ini, Indonesia diharapkan dapat bergerak dari pola penanganan reaktif menuju sistem perlindungan anak yang proaktif, terintegrasi, dan berbasis bukti sehingga setiap anak merasakan langsung hadirnya perlindungan negara," ucapnya. Baca juga: KPAI luncurkan SIMEP PA sebagai solusi penuhi hak-hak anak Pewarta: Fath Putra Mulya Editor: Didik Kusbiantoro Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.