Министр миграции раскрыл ущерб в 6,9 трлн рупий из-за незаконной добычи угля на землях переселенцев

Министр миграции Ифтих Сулейман признал, что частная компания незаконно эксплуатировала земельные участки для добычи угля в течение трех лет, причинив государству ущерб в 6,9 трлн рупий. В ответ правительство меняет стратегию развития таких зон, переходя от чисто сельскохозяйственных проектов к комплексной экономической модели с привлечением вузов.

Перевод ИИ

Текст статьи доступен на языке оригинала.

Нажмите кнопку «Перевести статью» выше, чтобы сгенерировать перевод с помощью ИИ.

Оригинальный контент

Источник

Mentrans Ungkap Lahan Transmigrasi Digarap Ilegal, Negara Rugi Rp6,9 Triliun Menteri Transmigrasi mengungkap lahan transmigrasi pernah digarap ilegal selama tiga tahun hingga disebut merugikan negara Rp6,9 triliun. Ringkasan Berita: - Mentrans Iftitah menyebut perusahaan swasta menggarap lahan transmigrasi secara ilegal 18 tahun lalu. - Penggarapan selama tiga tahun disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. - Pemerintah mengubah pendekatan transmigrasi dengan mengembangkan potensi ekonomi di setiap kawasan. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengungkap penggarapan ilegal lahan transmigrasi oleh perusahaan swasta yang terjadi sekitar 18 tahun lalu. Menurut Iftitah, lahan tersebut memiliki tambang batu bara dan digarap selama tiga tahun. Penggarapan itu disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. Iftitah menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan pengelolaan lahan transmigrasi di Kantor Bakom Pemerintah, Jakarta, Rabu (12/8/2026). "Kami juga melihat bahwa kami sekarang ini mengelola 3,1 juta HPL (Hak Pengelolaan) transmigrasi. Dan yang cukup mengejutkan, 18 tahun yang lalu ada perusahaan swasta secara ilegal menggarap lahan transmigrasi selama 3 tahun dan merugikan negara Rp6,9 triliun. Karena di dalam lahan transmigrasi itu ada tambang batu bara," kata Iftitah. HPL merupakan Hak Pengelolaan Lahan, yakni hak pengelolaan atas tanah yang berada dalam penguasaan negara atau pihak yang memperoleh kewenangan untuk mengelolanya. Baca juga: 1,5 Hektare Hutan Lindung di Luwu Timur Dibuka Ilegal, Ditanami 1.500 Pohon Merica Pengembangan Transmigrasi Tak Hanya Pertanian Iftitah menjelaskan perubahan pendekatan pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Kawasan transmigrasi tidak lagi hanya diarahkan pada sektor pertanian, seperti penanaman padi dan sawit. Pemerintah juga melihat potensi sektor perikanan, kelautan, pertambangan, perkebunan, hingga pariwisata. "Jadi, kami nanti juga berkembang tidak hanya dalam sektor pertanian, tetapi juga perikanan, kelautan, kemudian juga pertambangan, perkebunan, dan lain-lain sebagainya. Termasuk pariwisata," jelasnya. Menurut Iftitah, pendekatan tersebut menitikberatkan pembangunan kawasan pada pengembangan ekonomi yang terintegrasi. Pola lama yang hanya berfokus pada pembangunan rumah dan pembagian tanah disebut mulai ditinggalkan. Pemerintah ingin membangun aktivitas ekonomi yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan menetap. Baca juga: Viva Yoga: Model Pembangunan Tiongkok Bisa Jadi Inspirasi Kemajuan Transmigrasi Indonesia Gandeng 10 Perguruan Tinggi Untuk memetakan potensi ekonomi kawasan, Kementerian Transmigrasi menggandeng 10 perguruan tinggi melalui program Transmigrasi Patriot. Iftitah mengatakan pemetaan tersebut dilakukan untuk melihat potensi kawasan secara lebih menyeluruh. Kementerian Transmigrasi juga menempatkan sumber daya manusia di kawasan transmigrasi dengan tujuan membangun pusat ekonomi baru. Menurut Iftitah, kawasan yang memiliki aktivitas ekonomi diharapkan dapat menarik pendatang secara sukarela dan mandiri.