В Сурабае ужесточают порядок на территории мавзолея Сунан Ампель из-за жалоб паломников

Kawasan Sunan Ampel membutuhkan ketertiban yang hadir bersama kemanusiaan. Surabaya (ANTARA) - Kawasan Makam Sunan Ampel di Kota Surabaya, Jawa Timur, bukan sekadar tujuan peziarah, melainkan ruang perjumpaan antara tradisi, perdagangan, wisata religi, dan aktivitas warga. Karena itu, ketika peziarah merasa tidak nyaman akibat keberadaan anak jalanan dan pengemis, persoalannya tidak berhenti pada ketertiban. Keluhan peziarah di kawasan tersebut berulang kali masuk melalui hotline "Lapor Cak Eri". Pemerintah Kota Surabaya kemudian menurunkan Satpol PP dan menyatakan akan memperketat pengawasan. Fakta ini menunjukkan adanya persoalan yang bersentuhan langsung dengan kualitas ruang publik dan pengalaman masyarakat ketika berkunjung ke salah satu kawasan religi penting di Surabaya. Keluhan yang muncul juga bukan semata soal keberadaan orang yang meminta uang. Ada laporan mengenai anak jalanan yang berpura-pura membantu menyeberangkan jalan, meminta uang dengan cara yang dianggap memaksa, bahkan mengikuti peziarah. Perilaku semacam itu membuat persoalan bergeser dari kemiskinan menjadi urusan kenyamanan dan ketertiban publik. Namun, penertiban tidak boleh membuat kita berhenti pada pertanyaan tentang bagaimana mengusir mereka dari kawasan Ampel. Pertanyaan yang lebih penting ialah mengapa mereka datang, mengapa terus kembali, dan apa yang terjadi setelah mereka ditertibkan. Penertiban Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah memiliki skema penanganan. Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menangani pengemis berdasarkan usia dan asal daerah. Pengemis dewasa warga diarahkan ke Lingkungan Pondok Sosial atau Liponsos untuk pendataan dan pembinaan, sedangkan anak di bawah umur diarahkan ke unit pembinaan khusus. Mereka yang berasal dari luar kota dapat dikoordinasikan untuk dipulangkan ke daerah asal. Di sisi lain, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Liponsos Keputih memiliki mandat rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan. Dinas Sosial Surabaya juga menjelaskan bahwa proses penjangkauan mencakup asesmen, pendataan, dan pelayanan sesuai kondisi masing-masing klien. Baca juga: Pemkot Surabaya gelar sayembara desain arsitektur Wisata Ampel Copyright © ANTARA 2026 Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.