Эксперт: создание спецкомпании по нефти не решит структурных проблем индонезийского сектора

Bisnis.com,  JAKARTA — Pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas dinilai belum menjadi jaminan penyelesaian persoalan struktural di sektor minyak dan gas bumi (migas) nasional. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, sektor migas Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, baik di sisi hulu midstream, maupun hilir. Di sektor hulu, persoalan tersebut mencakup penurunan produksi alamiah, minimnya penemuan cadangan baru berskala besar atau giant discovery  hingga lambatnya konversi sumber daya menjadi cadangan terbukti. Sementara itu, pada sektor midstream dan hilir, pembangunan infrastruktur masih menghadapi persoalan struktur pasar yang cenderung bersifat natural monopoly. Kondisi tersebut diperparah dengan penerapan instrumen harga yang dapat membatasi keekonomian investasi. Menurut Pri Agung, pembentukan BUK Migas dalam RUU Migas menyediakan fondasi kelembagaan baru yang berpotensi mengatasi ketergantungan pada investor luar melalui skema investasi negara ( state-led market ) dan mengatasi distorsi pasar secara umum. "BUK baru merupakan syarat awal penataan kelembagaan saja dan bukan faktor tunggal yang akan secara otomatis menyelesaikan masalah struktural di sektor migas," ucap Pri Agung kepada Bisnis, Rabu (9/9/2026). Dalam rancangan RUU Migas, BUK Migas diusulkan mengambil peran yang lebih permanen di sektor hulu untuk menggantikan posisi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). BUK juga dirancang sebagai lembaga yang memegang kuasa pertambangan dan kuasa usaha pertambangan. Pri Agung menyebut bahwa di sektor midstream dan hilir, BUK berpotensi menjadi kepanjangan tangan negara dalam penguasaan infrastruktur serta mata rantai pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, niaga, dan distribusi. Pri Agung menilai struktur hulu migas Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai pseudo state-led market. Negara menghendaki penguasaan dan pengendalian yang besar, tetapi tidak melakukan investasi secara langsung dalam skala yang signifikan. Alhasil, investasi hulu masih sangat bergantung pada minat dan kemauan pelaku usaha atau investor. Di sisi lain, BUMN melakukan investasi dengan skala terbatas dan memperoleh sejumlah hak istimewa. Menurutnya, kompetisi antarpelaku usaha juga masih terbatas pada proses lelang dan pengelolaan wilayah kerja (WK) migas. Persoalan lainnya terdapat pada kebijakan harga. Meskipun harga minyak mentah mengacu pada patokan internasional melalui Indonesia Crude Price (ICP), harga gas hulu dalam sejumlah kasus ditetapkan pemerintah melalui kebijakan tertentu, seperti harga gas bumi tertentu (HGBT). "Meskipun minyak mentah mengikuti ICP, harga gas hulu dipatok tertentu oleh pemerintah, yang berpotensi menekan tingkat pengembalian investasi KKKS [kontraktor kontrak kerja sama]," jelas Pri Agung. Pri Agung lantas menyebut terdapat tiga elemen tata kelola yang sebelumnya menjadi keistimewaan sektor hulu migas Indonesia sebelum berlakunya UU Migas No. 22/2001 yang dinilai perlu diperkuat kembali. Pertama, pemisahan keuangan production sharing contract (PSC) dengan keuangan negara. Integrasi administrasi keuangan PSC ke dalam sistem keuangan negara dinilai meningkatkan kompleksitas birokrasi dan proses audit pengembalian biaya operasi atau cost recovery. Kedua, penerapan asas lex specialis dan assume and discharge. Penghapusan perlakuan perpajakan khusus membuat aturan pajak hulu lebih menyerupai rezim perpajakan umum sehingga berpengaruh terhadap kepastian hukum kontrak. Ketiga, penerapan birokrasi satu pintu atau single door bureaucracy. Menurut Pri, proses perizinan kegiatan operasi hulu saat ini mengalami fragmentasi karena melibatkan banyak instansi secara berlapis. Dalam konteks tersebut, BUK Migas secara konseptual dapat diarahkan untuk mengubah struktur hulu menjadi state-led competitive market. Model tersebut memungkinkan BUK tidak hanya mengembalikan fleksibilitas dalam aspek keuangan, perpajakan, perizinan, dan harga berdasarkan keekonomian lapangan atau field-by-field economics, tetapi juga melakukan investasi secara mandiri. Dengan demikian, pengembangan hulu migas tidak lagi sepenuhnya bergantung pada investor swasta maupun international oil companies (IOCs). Namun, Pri Agung mengingatkan bahwa mandat investasi tersebut akan sulit berjalan tanpa DNA kewirausahaan yang kuat di dalam tubuh BUK Migas. “Keberhasilan model ini sangat ditentukan oleh DNA entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan secara institusional, dan tentu saja yang dijalankan oleh para pengelolanya,” ujarnya. Menurutnya, BUK harus memiliki kelincahan korporasi, termasuk kemampuan melakukan aksi merger dan akuisisi (M&A) di tingkat regional maupun global. BUK juga perlu mampu menggandeng IOCs dalam skema berbagi risiko untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan lapangan migas nonkonvensional, termasuk low-quality reservoirs (LQR) dan minyak/gas non-konvensional (MNK). Menurutnya, potensi tersebut dinilai dapat menjadi game changer bagi produksi migas nasional. Sebaliknya, apabila DNA kewirausahaan tidak terbentuk, BUK berisiko hanya menjadi birokrasi baru yang memiliki fungsi serupa dengan lembaga sebelumnya. “Tanpa naluri bisnis, kemampuan mengelola risiko investasi, serta fleksibilitas eksekusi yang efisien, BUK berisiko mengalami hambatan birokrasi yang sama dan berpotensi tidak mampu menjalankan peran investasinya secara optimal,” kata Pri Agung.