Эксперт предупредил: без комплексной реформы Индрагири Хилир станет «могильником» пальм

Bisnis.com, PEKANBARU — Krisis perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai bukan sekadar akibat anjloknya harga, tetapi akumulasi persoalan struktural selama puluhan tahun. Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi secara serempak, mulai dari perlindungan infrastruktur pesisir, stabilisasi harga hingga penyelesaian legalitas kebun rakyat. Dosen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (FEB Unri), Taryono, mengatakan pemerintah selama ini cenderung mengelola Inhil sebagai pusat produksi kelapa tanpa membangun ekosistem ekonomi yang mampu melindungi petani dan keberlanjutan perkebunan. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk structural myopia, yakni kebijakan pembangunan yang terlalu berorientasi jangka pendek sehingga mengabaikan fondasi ekonomi daerah. "Ini bukan sekadar kelalaian pemerintah belakangan ini. Ini adalah akumulasi dari structural myopia yang telah menggerogoti fondasi ekonomi Indragiri Hilir selama puluhan tahun," kata Taryono, Kamis (13/8/2026). Ia menilai pemerintah memang tidak sepenuhnya abai, tetapi terjebak dalam pola business as usual dengan memandang kelapa sebagai komoditas produksi dan ekspor, bukan sebagai ekosistem penghidupan masyarakat. Baca Juga "Indragiri Hilir hari ini adalah buah dari kebijakan yang melihat kelapa hanya sebagai komoditas ekspor, bukan sebagai ekosistem penghidupan," ujarnya. Menurut Taryono, persoalan tersebut terlihat dari tiga tekanan yang dihadapi perkebunan kelapa rakyat secara bersamaan, yakni kerusakan kawasan pesisir, anjloknya harga, dan ketidakpastian legalitas lahan. Infrastruktur Pesisir Taryono menilai kerusakan tanggul, pintu air, dan pemecah gelombang akibat abrasi serta intrusi air laut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut merupakan barang publik sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu mengambil peran lebih besar. "Indragiri Hilir menyuplai 15% kelapa RI. Jika ambruk, inflasi bahan baku industri nasional tak terhindarkan," katanya. Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memperkuat perlindungan pesisir melalui penanaman mangrove serta perbaikan drainase untuk mengurangi dampak intrusi air laut terhadap perkebunan. Harga Kelapa Anjlok Tekanan juga datang dari harga. Harga kelapa bulat di tingkat petani yang pada 2022–2023 sempat mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp1.600 per kilogram pada Juli 2026. Taryono menilai penurunan harga tidak cukup dijelaskan oleh pelemahan pasar global. Struktur pasar lokal juga perlu diperiksa karena posisi tawar petani lemah akibat jumlah pembeli yang terbatas. Menurutnya, kondisi tersebut mendekati monopsoni, yakni ketika jumlah pembeli relatif lebih sedikit dibandingkan penjual. Karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian perlu menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) untuk melindungi petani. "Usulan HAP bukanlah distorsi pasar, melainkan intervensi yang sah secara ekonomi untuk mengoreksi kegagalan pasar (market failure) yang sudah terjadi," ujarnya. Namun, Taryono menilai penetapan HAP saja tidak cukup. Pemerintah Provinsi Riau perlu menyiapkan buffer stock atau cadangan pembelian untuk menyerap kelapa petani saat harga jatuh dan melepasnya ketika pasar kembali normal. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga perlu memperkuat posisi tawar petani melalui koperasi, termasuk dengan memfasilitasi kontrak jangka panjang dengan pabrik alternatif serta membuka jalur distribusi dan pasar ekspor baru. Menurut Taryono, hilirisasi tetap penting, tetapi bukan solusi instan bagi persoalan petani saat ini. "Hilirisasi adalah jawaban yang benar untuk pertanyaan bagaimana masa depan Inhil 20 tahun dari sekarang. Tetapi bukan jawaban untuk pertanyaan bagaimana petani Indragiri Hilir bertahan hidup tahun ini," katanya. Karena itu, kebijakan jangka pendek dan panjang harus berjalan bersamaan. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memastikan HAP, cadangan pembelian, jalur ekspor dan distribusi alternatif, serta normalisasi saluran air. Sementara jangka panjang diarahkan pada hilirisasi, pembangunan pabrik, peremajaan kebun, reforma agraria, dan master plan pesisir terpadu. Legalitas Kebun Rakyat Persoalan lain adalah legalitas lahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mencatat sekitar 164.000 hektare kebun kelapa rakyat berada dalam kawasan hutan. Kondisi ini membatasi akses petani terhadap pembiayaan, bantuan pemerintah, dan kepastian hukum. Taryono menilai ketidakpastian status lahan telah menjadi persoalan kemiskinan struktural yang menghambat investasi petani dan akumulasi modal masyarakat. "Petani rakyat harus difasilitasi, bukan dikriminalisasi. Mereka adalah korban dari ketidakjelasan tata ruang yang sudah berlangsung puluhan tahun," katanya. Menurut dia, kewenangan pelepasan kawasan hutan berada di pemerintah pusat. Namun, pemerintah kabupaten dapat melakukan pemetaan kebun eksisting sebagai basis data untuk mendorong penyelesaian status lahan di tingkat pusat. Persoalan kelapa Inhil yang semakin kompleks juga mulai mendorong masyarakat turun ke jalan. Ratusan mahasiswa dan petani kelapa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Rakyat (AMBAR) mendatangi Kantor Bupati Indragiri Hilir, Senin (10/8/2026). Massa mendesak pemerintah serius memperjuangkan harga kelapa yang dinilai semakin menekan kehidupan petani. Mereka juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret dan mendorong pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani. Bagi Taryono, munculnya tekanan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa persoalan kelapa tidak lagi dapat ditangani secara sektoral. Pemerintah perlu melihat perkebunan kelapa sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang menghubungkan petani, industri pengolahan, perdagangan, infrastruktur, pembiayaan, lingkungan, dan kepastian hukum. "Jalur cepat: HAP, buffer stock, SKDU, normalisasi saluran air, buka ekspor, jalur distribusi alternatif. Jalur jangka panjang: hilirisasi, pabrik baru, peremajaan kebun, reforma agraria, master plan pesisir terpadu," ujarnya. Ia mengingatkan, biaya pemulihan akan jauh lebih mahal jika pemerintah terlambat melakukan intervensi. Kerugian yang muncul bukan hanya berupa hilangnya pendapatan petani, tetapi juga kerusakan aset ekonomi, terganggunya pasokan bahan baku industri, dan hilangnya fungsi ekologis kawasan pesisir. "Jika ketiga masalah ini tidak segera diatasi secara serempak dan terkoordinasi, Indragiri Hilir tidak akan lagi dikenal sebagai Lumbung Kelapa Nasional, melainkan akan berubah menjadi 'Kuburan Kelapa Nasional', dan hanya menyisakan kenangan kejayaan masa lalu," kata Taryono.