KPU Калбар принял 7 принципов при пересмотре округов для депутатов Госдумы

KPU Kalbar Sambut Aspirasi Penataan Dapil DPR RI, Ada 7 Prinsip yang Harus Dipertimbangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menyambut positif berkembangnya aspirasi masyarakat Penulis: Imam Maksum | Editor: Madrosid TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat menyambut positif berkembangnya aspirasi masyarakat terkait wacana pembentukan atau penataan daerah pemilihan (dapil) DPR RI di Kalimantan Barat. Ketua KPU Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi, mengatakan aspirasi terkait penataan dapil merupakan bagian dari dinamika sosial, budaya dan politik masyarakat yang perlu diserap dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “KPU Kalimantan Barat menyambut baik dan luar biasa aspirasi yang berkembang berkaitan dengan sosiokultural dan sosiopolitik yang mengarah pada pembentukan dapil DPR RI Kalimantan Barat,” ujar Muhammad Syarifuddin Budi, Rabu 12 Agustus 2026. Menurutnya, penerimaan terhadap aspirasi masyarakat tersebut sejalan dengan arahan KPU Republik Indonesia yang meminta jajaran KPU di daerah menyerap berbagai masukan masyarakat terkait penataan daerah pemilihan. Ia berharap aspirasi mengenai penataan dapil DPR RI tidak hanya berkembang di satu wilayah, tetapi juga disampaikan dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Baca juga: KPU Sambas Tetapkan 464.567 Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Dengan demikian, KPU dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai aspirasi masyarakat terkait penataan daerah pemilihan anggota DPR RI. “Kehadiran kami dalam konteks penataan daerah pemilihan anggota DPR memiliki masukan yang sangat luar biasa,” katanya. Kewenangan Penataan Dapil DPR RI Syarifuddin menegaskan, penataan dapil DPR RI merupakan kewenangan KPU Republik Indonesia. Sementara KPU Kalbar memiliki peran sebagai bagian dari jajaran penyelenggara pemilu untuk menyerap dan meneruskan aspirasi serta masukan masyarakat kepada KPU RI. “Kalau bicara tentang kewenangan, tentu ini kewenangan KPU Republik Indonesia. Kami menjadi mata dan tangan untuk kami sampaikan,” jelasnya. Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat akan menjadi bahan masukan dalam proses melihat kemungkinan penataan dapil DPR RI di Kalimantan Barat. Namun, realisasi pembentukan maupun perubahan dapil tidak hanya ditentukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, terdapat sejumlah prinsip penataan daerah pemilihan yang harus menjadi pertimbangan. Ada Tujuh Prinsip Penataan Dapil Syarifuddin menjelaskan terdapat tujuh prinsip yang menjadi pertimbangan dalam penataan daerah pemilihan. Salah satunya berkaitan dengan komposisi jumlah penduduk. Selain itu, terdapat prinsip lain yang menyangkut kesatuan dan integritas wilayah serta aspek penataan daerah pemilihan lainnya.