Коалиция гражданских организаций предупреждает: строительство территориальных батальонов может спровоцировать аграрные конфликты

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pembangunan Batalyon Teritorial Berpotensi Picu Konflik Agraria Pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan memicu perampasan lahan masyarakat. Ringkasan Berita: - Pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan memicu perampasan lahan masyarakat. - Hal ini mengemuka dalam media briefing yang digelar Warga Desa Rancapinang bersama Koalisi Rancapinang untuk Keadilan terkait perluasan peran militer terhadap demokrasi termasuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), reforma agraria, dan perlindungan hak-hak masyarakat. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan memicu perampasan lahan masyarakat. Hal ini mengemuka dalam media briefing yang digelar Warga Desa Rancapinang bersama Koalisi Rancapinang untuk Keadilan terkait perluasan peran militer terhadap demokrasi termasuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), reforma agraria, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam forum tersebut, sejumlah pihak hadir secara langsung, di antaranya Trend Asia, YLBHI, LBH Jakarta, Centra Initiative, perwakilan warga perempuan, serta para penggugat. Koalisi Masyarakat Sipil yang diwakili Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al-Araf dalam hal ini menyoroti arah kebijakan postur pertahanan negara yang dinilainya tidak jelas dan kehilangan orientasi. “Arah kebijakan postur pertahanan negara yang dibangun oleh Menteri Pertahanan saat ini dinilai sangat tidak jelas dan kehilangan orientasi. Kebijakan postur dan struktur justru diarahkan untuk menghadapi dan mengancam masyarakat sendiri, bukan menghadapi ancaman negara luar seperti Malaysia dan Australia,” kata Al-Araf dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026). Baca juga: Komisi XIII DPR: Negara Harus Hadir Beri Keadilan untuk Rakyat dalam Konflik Agraria Ketidakjelasan strategi tersebut, kata Al-Araf terlihat dari fungsi BTP yang tidak terarah. Menurutnya, kebijakan pertahanan saat ini justru cenderung menghadirkan ancaman nyata bagi masyarakat. Ia menyebut terdapat indikasi kuat terjadinya remiliterisasi melalui perluasan struktur badan teritorial yang identik dengan era Orde Baru. A-Araf menjelaskan, pada masa lalu struktur tersebut digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Meski reformasi telah mendorong penghapusan dwifungsi, struktur teritorial disebutnya tidak pernah benar-benar dibubarkan. “Kini, di bawah rezim Prabowo, struktur tersebut kembali diintensifkan dengan menjadikan BTP sebagai alat untuk mengurus ketahanan pangan dan berbagai urusan sipil lainnya, yang berujung pada masifnya perampasan tanah rakyat,” ujarnya. Di sisi lain, Al-Araf menilai kebijakan tersebut seolah menempatkan masyarakat sebagai ancaman dan mengesampingkan prinsip dasar militer. “Kebijakan ini seolah menempatkan masyarakat sebagai ancaman dan mengesampingkan prinsip dasar bahwa militer eksklusif dibentuk untuk kepentingan perang,” ucapnya. Baca juga: DPR Rencana Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, Tani Merdeka Indonesia: Bukti Negara Hadir Selanjutnya, Al-Araf menegaskan, keterlibatan militer, termasuk BTP, dalam urusan ketahanan pangan merupakan praktik yang keliru.