Бupati Каримун призвал ускорить реформу структуры BP Karimun для бесперебойного функционирования зоны свободной торговли

Kelembagaan BP Karimun Belum Tuntas, Bupati Khawatir Pelayanan Perizinan FTZ Terkendala Bupati Iskandarsyah menilai percepatan kelembagaan BP Karimun perlu segera dilakukan agar pelayanan ke masyarakat dan pelaku usaha tidak terkendala Penulis: Fairoz Zamani | Editor: Dewi Haryati KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun terus mendorong percepatan penyempurnaan kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) Karimun. Percepatan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah pelayanan ekonomi dan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Karimun mengalami hambatan. Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah mengatakan persoalan kelembagaan BP Karimun perlu dilihat dari sisi hukum. Menurutnya, aturan yang belum sepenuhnya jelas dapat berdampak pada pelayanan yang dilakukan BP Karimun. Salah satunya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. "BP Karimun kemarin tidak boleh menerima PNBP, baik di sektor lahan, TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) maupun kepelabuhanan. Dilihat dari PP Nomor 25 Tahun 2008, anggarannya tidak bisa diterima," ungkap Iskandarsyah. Ia mengatakan, jika persoalan tersebut dibiarkan, pelayanan di sektor ekonomi bisa mengalami hambatan dan akan berdampak pada proses perizinan usaha di kawasan FTZ. Hal ini dikarenakan sejumlah pengajuan izin harus melalui BP Karimun, sementara struktur kelembagaan BP Karimun masih dalam proses penyempurnaan. "Termasuk kemarin ada soal perizinan yang berada di bawah FTZ. Harus diusulkan oleh BP Karimun, padahal kita belum selesai soal kesempurnaan kelembagaan tadi," katanya. Iskandarsyah mengatakan, percepatan kelembagaan perlu segera dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha tidak terkendala. Selain itu, langkah tersebut juga penting untuk menghindari persoalan hukum dalam pelaksanaan pelayanan. "Karena pelayanan akan terkendala, bahkan akan berimbas pada ranah hukum, maka perlu ada percepatan kelembagaan dan kita terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dari sisi hukum, termasuk dengan Kejaksaan Negeri Karimun," ujarnya. Pemkab Karimun kini fokus mendorong percepatan penetapan regulasi tersebut di Sekretariat Negara. Proses tersebut juga mendapat pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan percepatan tersebut, Pemkab Karimun berharap BP Karimun segera memiliki kepastian hukum dan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. (TribunBatam.id/Fairozzamani)