Секретарь Минвостокразвития Индонезии требует от команд мониторинга не просто сбора данных, а поиска решений для ускорения роста экономики

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir meminta tim pemantau pertumbuhan ekonomi daerah tak sekadar mengumpulkan data, tetapi juga menemukan masalah, menentukan solusi, dan mengawal penyelesaiannya. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pengarahan pada Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8% di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat 4 September 2026. BACA JUGA: OJK: Kinerja dan Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi "Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu," ujar Tomsi seperti dikutip Sabtu (5/9/2026). Tim bertugas memantau pertumbuhan ekonomi sesuai kondisi dan karakteristik tiap daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Tugasnya mencakup koordinasi, pengumpulan dan verifikasi data, serta analisis dan evaluasi perkembangan ekonomi daerah. Tim juga diminta mengawal Pemda menjalankan sembilan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi, mulai dari realisasi APBD dan APBN, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga, perluasan lapangan kerja, peningkatan produksi sektor unggulan, hingga kemudahan perizinan. Dari sembilan langkah tersebut, setiap daerah diminta memilih sedikitnya tiga prioritas utama yang disesuaikan dengan potensi dan persoalan masing-masing. Karena itu, Tomsi menekankan, pendekatan terhadap setiap daerah tidak dapat diseragamkan. Perbedaan karakteristik, potensi, dan persoalan ekonomi membuat intervensi yang dibutuhkan setiap daerah juga berbeda. "Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis (pasti) berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya enggak dapat secara rinci (gambaran masalah dan cara mengatasinya)," ungkapnya. Minta BPS Dilibatkan Untuk menghasilkan diagnosis yang tepat, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dilibatkan dalam koordinasi antara tim dan Pemda. Keterlibatan BPS diperlukan terutama untuk membantu memastikan data dan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Pemda benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. "Tim yang sudah kita bentuk tadi, ini kan sudah tahu provinsi, kemudian kota, dan kabupaten masing-masing, memiliki kewajiban … pengumpulan data dan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ," ungkapnya. Dengan data yang terverifikasi dan analisis yang lebih tajam, tim diharapkan tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi mampu menentukan langkah penyelesaian yang konkret dan mengawal pelaksanaannya di masing-masing daerah. Pada akhirnya, Tomsi menegaskan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari kenaikan angka pertumbuhan semata. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan. "Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan," tandasnya.