Губернатор Западной Явы предупреждает жителей о рисках высокорентабельных инвестиций и проблем с кооперативом «Мекарсари»

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi. Modus penghimpunan dana masyarakat, kata dia, bisa dikemas dalam berbagai bentuk, termasuk investasi maupun koperasi. KDM menyampaikan imbauan tersebut menyusul persoalan gagal bayar yang dialami sejumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari, termasuk warga Jawa Barat. Kasus KSP Mekarsari sebelumnya mencuat setelah simpanan berjangka milik para anggota tidak dapat dicairkan ketika jatuh tempo. Paguyuban Pemilik Simpanan Berjangka Mekarsari (PPSBM) menyebut terdapat 139 anggota dengan total dana yang belum dibayarkan mencapai lebih dari Rp53 miliar. Para anggota kemudian menempuh jalur hukum dan melaporkan dugaan tindak pidana terkait pengelolaan dana tersebut ke Bareskrim Polri. Baca Juga Di Jawa Barat, persoalan tersebut juga dialami warga yang menjadi anggota KSP Mekarsari cabang Karawang. Mereka telah berupaya mencari penyelesaian melalui berbagai jalur, termasuk mendatangi pengadilan dan mengirimkan surat klarifikasi serta somasi. KDM mengatakan persoalan tersebut kini telah ditangani tim hukum Jabar Istimewa. Menurut dia, korban KSP Mekarsari tidak hanya satu keluarga, tetapi cukup banyak. "Masalahnya itu bukan hanya di 1 orang, tetapi banyak orang. Masalah ini sudah ditangani oleh tim hukum Jabar," kata KDM, Kamis (13/8/2026). Dia mengatakan para korban juga telah melakukan somasi dan menyiapkan gugatan. Karena kantor pusat atau pengelola koperasi berada di Jakarta Timur, proses gugatan dilakukan dengan mempertimbangkan asas domisili pihak yang menjadi objek gugatan. KDM menilai kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati ketika mendapatkan tawaran investasi dengan keuntungan yang dinilai tidak wajar. "Yang penting bagi kita ke depan, tidak boleh lagi kita teriming-imingi oleh bunga atau besarnya uang yang dilebihkan dari uang yang disimpan yang berkedok investasi, kadang juga yang berkedok koperasi," ujarnya. Menurutnya tawaran imbal hasil tinggi dapat membuat masyarakat mengabaikan aspek keamanan dan kredibilitas lembaga tempat mereka menyimpan uang. Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk tidak hanya melihat besarnya keuntungan yang ditawarkan, tetapi juga memastikan legalitas, kredibilitas, serta mekanisme pengelolaan dana sebelum mengambil keputusan. "Perlulah kita mempercayakan pengelolaan uang kita pada lembaga-lembaga perbankan yang kredibel," katanya. KDM mengatakan persoalan penghimpunan dana masyarakat dengan skema tertentu berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Perkara tersebut pada dasarnya dapat masuk ranah perdata, tetapi bisa berkembang menjadi perkara pidana apabila ditemukan unsur penipuan atau penggelapan. "Sebenarnya ini perkaranya adalah perkara keperdataan, tetapi apabila kemudian tidak bisa melakukan pembayaran, maka bisa berubah menjadi perkara pidana atau di dalamnya bisa jadi penggelapan atau penipuan," ujarnya. Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak menganggap seluruh persoalan dapat diselesaikan pemerintah daerah. Penanganan perkara tetap harus dilakukan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. "Walaupun sebenarnya tidak semua hal bisa diselesaikan melalui tangan gubernur. Ada yang harus lewat tangan pengadilan, ada yang harus lewat tangan kepolisian berdasarkan kewenangan yang dimilikinya masing-masing," pungkasnya.