В Боджонегоро главам деревень разъяснили правила управления финансами и предотвращения правовых рисков

Ringkasan Berita: - Pemkab Bojonegoro memperkuat pemahaman kepala desa soal pengelolaan keuangan dan BKK Desa. - Kepala desa diminta menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan desa. - Kajari Bojonegoro mengingatkan seluruh transaksi, termasuk nominal kecil, wajib dicatat. - Ketertiban perencanaan dan administrasi dinilai penting untuk mencegah kesalahan pengelolaan anggaran berkembang menjadi persoalan hukum. Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengingatkan seluruh kepala desa agar lebih tertib dalam mengelola keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Penguatan tata kelola tersebut dilakukan untuk mencegah kesalahan administrasi maupun pengelolaan anggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Penguatan diberikan melalui kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan BKK Desa di Ruang Partnership Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/8/2026). Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan evaluasi pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara berkala meskipun kegiatan serupa telah digelar setiap tahun. Menurutnya, kepala desa dan perangkatnya perlu terus mengikuti perkembangan aturan agar tidak keliru dalam menjalankan pengelolaan anggaran. “Kesalahan pasti ada, hanya kita harus tahu aturan yang benar. Kita sama-sama mendampingi kepala desa,” ujar Nurul Azizah. Menurut Nurul, pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang diterima. Setiap pemerintah desa perlu memastikan anggaran tersebut direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan desa. Ia mengingatkan agar anggaran yang tersedia tidak habis tanpa perencanaan yang matang. Terlebih, tuntutan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat. “Jangan sampai anggaran yang ada tidak direncanakan dengan baik. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan juga semakin tinggi,” katanya. Dalam kegiatan tersebut, kepala desa mendapatkan penguatan mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa. Materi yang diberikan mencakup penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan atau pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan. Pengelolaan APBDes dan pelaksanaan BKK Desa juga menjadi bagian dari materi yang disampaikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam empat gelombang dengan kepala desa sebagai peserta utama. Selain pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro turut memberikan penguatan dari sisi pencegahan persoalan hukum. Kepala Kejari Bojonegoro Mohammad Rohmadi menekankan pentingnya perencanaan sejak awal agar program yang menggunakan anggaran desa dapat dilaksanakan secara realistis. Ia meminta pemerintah desa tidak membuat perencanaan yang melampaui kemampuan anggaran. Menurutnya, program yang dipaksakan justru dapat menimbulkan persoalan baru apabila desa tidak mampu memenuhi pembiayaannya. “Tidak perlu berlebihan, sesuai anggaran saja dari pada terhutang dan jadi perkara,” tegas Rohmadi. Rohmadi juga mengingatkan kepala desa dan perangkatnya mengenai pentingnya pencatatan setiap transaksi dalam pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, sistem keuangan desa menggunakan basis kas sehingga setiap uang yang masuk maupun keluar harus dicatat. “Uang Rp1 pun harus dicatat agar tidak ada selisih. Walaupun sudah dikeluarkan sesuai aturan tetap harus dicatat,” jelasnya. Ketertiban pencatatan tersebut, kata Rohmadi, menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan administrasi yang terlihat kecil tetap dapat menimbulkan perbedaan antara catatan dan kondisi keuangan apabila tidak segera diperbaiki. [fif/beq]