Глава деревни Бату Пеню требует от компании HPI прозрачности и официальных уведомлений о работе на дорогах

Berita Belitung Timur Kades Batu Penyu Sentil Soal Transparansi dan CSR, Dukung Tuntutan Warga Terhadap PT HPI Ahmad menjelaskan bahwa kekecewaan masyarakat sejatinya merupakan akumulasi dari tertutupnya komunikasi pihak perusahaan kepada Penulis: Kautsar Fakhri Nugraha | Editor: Hendra POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Sikap tertutup dan minimnya koordinasi dari PT Hero Progres International (HPI) dibeberkan oleh Kepala Desa Batu Penyu Ahmad Syafei, usai digelarnya mediasi di Cafe Khairan 21, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Selasa (25/8/2026). Ahmad secara terbuka mengungkapkan keresahan pihak pemerintah desa terkait operasional armada pengangkut kaolin milik PT HPI yang melintasi jalan permukiman warga tanpa adanya pemberitahuan resmi. Ditemui usai perundingan, Ahmad menjelaskan bahwa kekecewaan masyarakat sejatinya merupakan akumulasi dari tertutupnya komunikasi pihak perusahaan kepada pemerintah desa setempat. Pihaknya mengapresiasi keberanian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan warga yang melayangkan laporan serta menginisiasi desakan tindak lanjut atas polemik kerusakan jalan serta paparan debu. "Kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Terutama ada laporan masyarakat ke BPD, kemudian BPD memberikan semacam tembusan ke pemerintah desa agar kami mengetahui aspirasi tersebut," ujar Ahmad, Selasa (25/8/2026). Syafei lalu membocorkan fakta bahwa Pemerintah Desa Batu Penyu sebenarnya telah berulang kali mencoba membangun iktikad baik dan komunikasi resmi. Mereka sempat melayangkan surat tertulis kepada manajemen PT HPI. Surat tersebut dilayangkan Pemdes Batu Penyu agar meminta pihak perusahaan menggelar sosialisasi terbuka di hadapan warga terkait aktivitas pengangkutan material yang memanfaatkan jalan publik. Namun, iktikad baik dan permohonan bersurat dari pihak desa, kata dia, hanya bertepuk sebelah tangan lantaran sama sekali tak pernah diindahkan oleh perusahaan. "Kalau kami, pemerintah desa ini sudah beberapa kali bersurat kepada perusahaan. Yang pertama kami minta sosialisasi agar disampaikan ke masyarakat tentang aktivitas yang menggunakan jalan masyarakat," ucapnya. "Tetapi surat kami tidak diindahkan. Kemudian kami bersurat lagi kedua kalinya ke Bupati dengan tembusan Camat, BPD, dan Satpol PP. Kami minta sosialisasi dan imbauan berkaitan dengan jalan yang digunakan," tambahnya. Langkah bersurat tersebut bukan tanpa alasan. Pemdes Batu Penyu ingin memastikan adanya kejelasan dari perusahaan bilamana ruas jalan publik mengalami kerusakan akibat tumpuan beban kendaraan berat. Karena itu, pihak desa kerap berada di posisi serba salah serta bingung saat dicecar pertanyaan dan komplain dari warga yang melintas. "Tujuan kami, ketika jalan yang digunakan itu rusak, apa tanggung jawab dari perusahaan. Kami tidak bisa menjawab ke warga karena dari perusahaan tidak ada konfirmasi ke desa," ungkap Ahmad. Ahmad menambahkan, aktivitas pengangkutan material kaolin di wilayah Desa Batu Penyu saat ini terkesan liar tanpa ada dokumen administrasi yang jelas ke kantor desa. Pemerintah desa, disebutkan Ahmad bahkan sama sekali tidak memegang catatan perizinan resmi atas operasional PT HPI di Batu Penyu.