16 нелегальных мигрантов из Бандунга столкнулись с насилием и смертью за рубежом

Jadi PMI Lewat Jalur Ilegal, 16 Warga Bandung Barat Alami Masalah di Luar Negeri PMI ilegal asal Bandung Barat tersebut mengalami masalah seperti pelecehan seksual, gaji tidak dibayar majikan Penulis: Rahmat Kurniawan | Editor: Seli Andina Miranti Ringkasan Berita: - Dinas Tenaga Kerja Bandung Barat menangani 16 pekerja migran ilegal bermasalah - Para pekerja migran tersebut tersebar di berbagai negara seperti Arab Saudi dan Kamboja - Masalah yang dihadapi meliputi pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, hingga kematian - Pemerintah mengimbau warga menghindari jalur nonprosedural yang berisiko tinggi Laporan Reporter Tribunjabar.id Rahmat Kurniawan TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bandung Barat menerima laporan adanya 16 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bandung Barat, Jawa Barat, yang bermasalah di luar negeri. Mereka adalah PMI yang berangkat dengan jalur ilegal. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P3TKT) pada Dinas Tenaga Kerja Disnakertrans KBB, Dewi Andani mengatakan, belasan PMI ilegal tersebut bekerja di Arab Saudi, Libya, Hongkong, Dubai, Kamboja, Malaysia, Turki hingga Taiwan. "Untuk tahun ini laporan ada 16 PMI bermasalah yang kami tangani. Mereka melapor ke kami karena mengalami masalah dan ingin dipulangkan," kata Dewi, Kamis (27/8/2026). Baca juga: Respon Isu Pertanahan Hingga PMI, Kemenkum Jabar Susun Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Hukum Dewi mengungkapkan, PMI ilegal asal Bandung Barat tersebut mengalami masalah seperti pelecehan seksual, gaji tidak dibayar majikan, hingga sakit. Bahkan, dari 16 PMI ilegal tersebut, lima di antaranya meninggal dunia. "Ada 5 orang yang meninggal, kalau yang meninggal itu karena sakit dan difasilitasi kepulangannya, jadi negara tetap hadir," ungkapnya. Dewi mengingatkan warga agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming kemudahan untuk menjadi PMI oleh para calo atau kerabat hingga memutuskan pergi dengan cara non-prosedural. "Masyarakat yang memilih jalur nonprosedural karena dianggap lebih cepat, mudah, dan tidak banyak persyaratan. Selain itu, faktor ekonomi, keterbatasan informasi, pengaruh calo atau sponsor, serta ajakan dari jaringan keluarga maupun kerabat di luar negeri juga cukup banyak, tapi itu salah dan berisiko tinggi," tegasnya.