Пенсионер в Yogyakarta попал в высший доходный слой из-за ошибок учета имущества и лишился социальной помощи

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perubahan data kesejahteraan melalui sistem desil juga menyisakan ironi bagi Suwarno (70 tahun), warga RT 30, RW 07, Jogoyudan, Jetis, Kota Yogyakarta. Lansia penyandang disabilitas itu kini tercatat sebagai warga desil 10, kategori yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Ironisnya, Suwarno tidak memiliki pekerjaan maupun kendaraan bermotor. Sehari-hari ia hanya mengandalkan uang pensiunan sekitar Rp 900 ribu per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya ia terima juga telah dihentikan sejak April 2025. Saat dijumpai di kediamannya, Suwarno menceritakan bahwa ia merupakan pensiunan petugas perpustakaan di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Dia bekerja selama 25 tahun dan pensiun pada 2011, sementara uang pensiun mulai diterimanya sejak purna tugas pada 2015. Setelah istrinya meninggal pada 2010 dan ibunya meninggal pada 2019, kini Suwarno tinggal seorang diri di rumah warisan keluarganya. Sebelum PKH dihentikan, Suwarno menerima bantuan sekitar Rp 600 ribu setiap tiga bulan. Bantuan tersebut ia peroleh setelah mengajukan PKH atas namanya sendiri pasca-ibunya meninggal. Dia baru mengetahui alasan bantuan dihentikan setelah menanyakan persoalan tersebut ke kelurahan. Dari petugas, Suwarno mendapat informasi bahwa dirinya masuk dalam kelompok desil 10. "Saya tahunya (masuk desil 10) setelah di sana (setelah adanya pertemuan -Red). Tadi juga menanyakan itu. Saya istilahnya itu ngurus, mau cari tahu ini di kelurahan. Saya sejak April 2025 itu kok PKH saya langsung di-cut. Ya, saya enggak tahu alasannya apa," kata Suwarno, Sabtu (29/8/2026), malam. Informasi tersebut membuat Suwarno mempertanyakan bagaimana dirinya bisa masuk kelompok desil 10. Sebab, kondisi ekonominya jauh dari gambaran warga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Suwarno mengaku tidak mengetahui secara pasti indikator maupun sumber data yang membuat dirinya dikategorikan sebagai desil 10. "2025 itu tidak ada desil, Mbak. Setelah 2026 ini baru muncul desil-desil itu," ucapnya. Dia tidak mempermasalahkan apabila harus diarahkan untuk mencari penjelasan hingga ke instansi yang berwenang, pasalnya hanya ingin mengetahui dasar penentuan desil tersebut. "Karena saya hanya ingin tahu kriteria desil itu apa? Sampai kemarin yang terakhir sensus ekonomi kan sedang berjalan. Kebetulan saya habis shalat Ashar itu itu didatangi oleh sensus itu. Ini nanti pertanyaannya ada kaitannya enggak dengan PKH," tuturnya. Lansia berusia 70 tahun ini juga mengaku telah berkomunikasi dengan petugas yang disebutnya memiliki kewenangan terkait perubahan data. Dari komunikasi tersebut, ia kemudian mendapatkan formulir untuk diisi sebagai bagian dari klarifikasi. Suwarno kemudian mengisi formulir tersebut berdasarkan kondisi sebenarnya. Dia hanya mencantumkan informasi seperti daya listrik dan penggunaan air PDAM. "Setelah komunikasi, saya ingin ketemu, kemudian ingin ngobrol, kemudian ingin menanyakan kriteria desil itu apa, kemudian sumbernya dari mana dan dan lain sebagai," ujarnya. Dia ingin mempertanyakan bagaimana cara pencatatan kepemilikan barang di rumahnya. Menurut Suwarno, sejumlah barang yang tercatat sebagai aset bukanlah barang yang dibeli dari penghasilannya. "Artinya kalau misalnya Mbak tanya, 'Saya punya punya TV, punya, yang belikan anak saya.' saya. Itu satu. Kemudian ada lemari es, ada. Itu pemberian adik saya dari Doorprize UGM. Misalnya seperti itu. Nah, ini sama sekali enggak diperhitungkan, Mbak. Pokoknya asal di situ ada," katanya. Selain itu, Suwarno pun mempertanyakan apakah kondisi fisik rumah turut menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Rumah yang ditempatinya merupakan rumah warisan tiga generasi dan mengalami sejumlah kerusakan. "Ini warisan loh ya. Ini warisan tiga generasi. Dari Mbah saya, dari Bapak saya, ke saya sekarang. Itu (menunjuk ke salah satu bagian rumah) kalau hujan, banjir itu," ujarnya. "Real-nya loh ini. Ini bukan, bukan masalah fisik. Fisik di depan itu kelihatan utuh," katanya. Masuknya Suwarno ke desil 10 menjadi semakin ironis karena ia mengaku tidak memiliki kendaraan pribadi. Padahal, ia mengetahui adanya anggapan bahwa kepemilikan kendaraan menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan penerima bantuan. "PKH itu orang yang punya motor tidak boleh masuk PKH. Itu yang saya dengar dari awal, sejak awal ibu saya masih ada. Kenapa yang tiga motor itu juga dapat? Saya enggak punya motor, (sekarang tidak dapat PKH)," katanya. Bantuan PKH yang pernah diterima sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan menjadi tambahan untuk memenuhi kebutuhan atau membantu keluarganya. Namun, kini, pasca bantuan PKH dihentikan secara tiba-tiba, seluruh kebutuhan hidup Suwarno ditopang dari uang pensiun sekitar Rp 900 ribu per bulan. Sekitar Rp 200 ribu digunakan untuk membayar kebutuhan air dan listrik, sedangkan sisanya digunakan untuk makan. "Air sama listrik Rp 200 ribu. Rp 700 ribu untuk makan. Termasuk kalau anak cucu saya ke sini makan semua, saya belikan semua," ujarnya. Meski merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil 10, Suwarno mengaku tidak ingin menjadikan persoalan tersebut sebagai konflik. Dia memilih menunggu hasil klarifikasi yang telah diajukannya. Karena baginya, bantuan merupakan rezeki yang tidak harus dipaksakan. "Setelah itu nanti keluar hasilnya apa pun, saya tidak mau komen lagi untuk siapa pun," katanya. "Kalau itu bukan rezeki saya, saya kembalikan ke Allah. Lah mau gimana lagi wong tidak bisa dijanjikan apa-apa sama petugas," katanya.