Правительство Серанга прояснило: 1,86 млрд рупий — это плановая статья бюджета, а не полученные выплаты мэру

Editor SERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Serang memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai insentif sebesar Rp 1,86 miliar untuk wali kota dan wakil wali kota Serang. Angka tersebut merupakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2026, bukan dana yang telah diterima atau dicairkan oleh kepala daerah. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Serang, Arif Rediwinata, menegaskan bahwa angka tersebut seringkali disalahartikan sebagai jumlah uang yang sudah diterima. Padahal, alokasi tersebut masih berada dalam tahap perencanaan anggaran. "Perlu kami luruskan bahwa angka tersebut merupakan alokasi anggaran dalam APBD murni TA 2026, bukan berarti wali kota dan wakil wali kota telah menerima atau mencairkan uang sebesar Rp1,86 miliar," kata Arif di Kota Serang, Kamis (13/8/2026). Baca juga: Belum Punya Gedung, 125 Siswa Sekolah Rakyat Serang Belajar di Pandeglang Alokasi insentif yang dimaksud merupakan bagian dari anggaran yang disusun pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Insentif ini tidak serta-merta dibayarkan, melainkan bergantung pada pencapaian target serta ketentuan yang berlaku. Dalam APBD murni Tahun Anggaran 2026, Pemkot Serang menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 545,135 miliar. Dari target tersebut, dialokasikan: Dengan demikian, total alokasi insentif mencapai Rp 1.860.767.500 atau sekitar Rp 1,86 miliar. Baca juga: Dianggap Anarkis saat Demo, Tiga Mahasiswa di Serang Divonis Penjara Dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, terjadi penyesuaian baik pada target pendapatan maupun alokasi insentif. Target penerimaan pajak dan retribusi daerah meningkat menjadi Rp 571,451 miliar. Namun, menariknya, alokasi insentif justru mengalami penurunan menjadi Rp 1.067.511.471. Rinciannya sebagai berikut: Baca juga: Bocah SD di Serang Diduga Dirundung Sepulang Mengaji, Dipicu Utang Rp 1.000 Menurut Arif, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan target pendapatan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan insentif. "Besaran insentif tidak harus menggunakan batas maksimal yang diperkenankan dalam ketentuan," ujarnya. Penganggaran insentif pajak dan retribusi daerah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Aturan tersebut menjadi pedoman dalam menentukan besaran alokasi serta mekanisme penyaluran insentif. Baca juga: KDMP Dibangun di Dekat Kubangan Belerang, Pemkab Serang: Memang Mau Dibuat Wisata Belerang Arif menekankan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara alokasi anggaran dan realisasi pembayaran. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda dalam sistem keuangan daerah. "Realisasi tetap harus memenuhi ketentuan, persyaratan, pencapaian kinerja, serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku," jelasnya. Artinya, meskipun suatu angka tercantum dalam APBD, dana tersebut belum tentu dicairkan jika syarat dan ketentuan belum terpenuhi. "Jangan sampai angka alokasi anggaran dipersepsikan sebagai uang yang sudah diterima oleh wali kota dan wakil wali kota. Kami berharap informasi terkait anggaran dapat disampaikan secara utuh dan proporsional agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat," tandasnya. Sebagian artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Pemkot Serang: Insentif Rp1,86 M untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bukan Uang yang Sudah Diterima. Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kirim bantuan Anda melalui tautan https://bit.ly/BantuWargaNTT