DPRD Makassar готовит новый закон для защиты 45,7% незащищенных работников

DPRD Makassar Hampir Separuh Pekerja Makassar Belum Terlindungi, DPRD Siapkan Perda Artinya, masih terdapat 45,7 persen pekerja di Makassar yang belum memiliki perlindungan. Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Saldy Irawan TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Di tengah geliat ekonomi Kota Makassar, masih terdapat hampir separuh pekerja yang belum tersentuh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data yang dipaparkan DPRD Kota Makassar dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 menunjukkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 54,3 persen. Artinya, masih terdapat 45,7 persen pekerja di Makassar yang belum memiliki perlindungan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan utama DPRD Kota Makassar mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Rezeki Nur, mengatakan pembentukan regulasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian. Menurutnya, kelompok pekerja rentan memiliki peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Makassar. Namun di sisi lain, mereka masih berada dalam kondisi rentan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja hingga kematian. “Kita tidak hanya sedang menyusun regulasi, tetapi kita sedang membangun benteng kemanusiaan demi masa depan seluruh pekerja di Kota Makassar,” katanya, Selasa (1/9/2026). DPRD, kata Rezeki, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya telah menjalankan program Makassar Berjasa. Program tersebut didukung APBD sebesar Rp27,2 miliar untuk memberikan perlindungan kepada 81.446 pekerja rentan. Makassar bahkan disebut menjadi salah satu pelopor perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui dukungan APBD hingga menyentuh tingkat RT dan RW. Namun, Komisi D menilai perlindungan tersebut masih membutuhkan fondasi hukum yang lebih kuat. Selama ini, kata politisi PKS itu, program tersebut masih bertumpu pada Peraturan Wali Kota atau Perwali. Kondisi itu dinilai membuat keberlanjutan program rentan terhadap perubahan kebijakan politik maupun kondisi fiskal daerah. Karena itu, DPRD mendorong agar perlindungan pekerja tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah yang sedang berjalan, tetapi memiliki kepastian hukum melalui Peraturan Daerah.