Хаедар Насир призвал власти к диалогу с обществом и отказу от политики «победителей»

Haedar Nashir Ingatkan Pengelola Negara: Dengarkan Suara Publik Haedar Nashir mengingatkan pengelola negara agar mendengarkan suara publik dan mengutamakan musyawarah dalam menentukan arah bangsa. Ringkasan Berita: - Haedar Nashir mengingatkan pentingnya mengelola negara dan demokrasi dengan hikmah kebijaksanaan. - Ia meminta suara ormas, akademisi, pers, tokoh agama, dan masyarakat didengar dalam kebijakan. - Haedar mengaitkan musyawarah dengan sila keempat serta keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan pengelola negara agar mendengarkan suara organisasi kemasyarakatan (ormas), akademisi, pers, tokoh agama, dan masyarakat dalam menentukan arah bangsa. Menurut Haedar, keragaman pemikiran dan langkah warga negara tentang arah bangsa perlu diikat oleh kehendak bersama yang berlandaskan konstitusi, termasuk Pancasila. Hal itu disampaikan Haedar dalam Orasi Kebangsaan setelah menerima Kartu Wartawan Utama Khusus dari Dewan Pers di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cirendeu, Tangerang Selatan, Kamis (13/8/2026). Haedar secara khusus menyoroti sila keempat Pancasila yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” “Mengatur negara, mengelola negara dengan hikmah kebijaksanaan, mengelola demokrasi. Ini yang harus mulai kita suarakan kembali,” ujarnya. Haedar Soroti Politik Menang-menangan Haedar mengatakan prinsip hikmah dan kebijaksanaan diperlukan karena politik cenderung diwarnai persaingan untuk menjadi pihak yang menang dan kuat. Menurutnya, kemenangan dan kekuatan tidak selalu identik dengan kebenaran, kebaikan, atau kepantasan. “Karena politik kecenderungannya menang-menangan. Siapa menang, siapa kuat, dia ingin menang terus. Dan ingin kuat terus. Tapi 'kan kekuatan dan kemenangan tidak selalu benar, baik dan pantas, kadang keliru,” imbuh Haedar. Baca juga: Soal Isu Demo Agustus 2025 Berulang, Ray Rangkuti: Tak Ada Indikasi, tapi Lampu Kuning bagi Prabowo Menurut Haedar, pada titik itulah hikmah dan kebijaksanaan diperlukan dalam mengelola negara dan demokrasi. Ia kemudian menyoroti makna permusyawaratan dalam sila keempat. Menurut Haedar, musyawarah bukan proses yang mudah. Ia mengibaratkannya seperti mengambil madu dari sarang lebah. “Madu manis, sarang lebah itu menyengat. Betapa susahnya musyawarah itu,” lanjut dia. Haedar mengaitkan pentingnya musyawarah dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia mempertanyakan apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu tidak membuka ruang bagi masukan dari ormas dan dunia kampus yang disampaikan secara baik, akademis, dan tidak melalui aksi di jalanan. “Tolong dengarkan. Jangan sampai ketika rusuh, baru ingin dengar. Panggil ormas, undang ormas, undang akademisi. Tapi suasana sudah rusuh. Dan sudah rusuh, reda, nanti lupa lagi,” ucap Haedar. Ia meminta suara dari berbagai kelompok masyarakat tetap didengar, termasuk mereka yang menyampaikan pandangan tanpa sikap partisan politik.