Бupati Kayong Utara призвал поддержать местные программы через национальную фискальную политику

Hadiri Rakor Banggar DPR RI, Bupati Kayong Utara Minta Kebijakan Fiskal Dukung Program Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berkomitmen aktif mengawal implementasi kebijakan fiskal nasional agar dapat diterapkan secara efektif di daerah Penulis: Faisal Ilham Muzaqi | Editor: Dhita Mutiasari Ringkasan Berita: - Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menghadiri rapat koordinasi Banggar DPR RI bersama Pemprov Kalbar yang membahas kebijakan Dana Transfer ke Daerah dalam APBN. - Romi berharap kebijakan fiskal nasional tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA – Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menghadiri rapat koordinasi bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu 15 Juli 2026. Rapat koordinasi tersebut membahas kebijakan penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pertemuan juga menjadi wadah untuk menyinkronkan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan pengelolaan fiskal daerah turut menjadi pembahasan, termasuk upaya menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional. • Kapal Pengangkut 1,93 Juta Liter BBM Tiba di Ketapang, Hiswana Migas Imbau Warga Tak Panik Beli BBM Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan, rapat koordinasi itu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan secara langsung kondisi riil yang dihadapi di lapangan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. "Forum ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus memperkuat sinergi kita. Harapannya, kebijakan fiskal yang diambil tetap memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," ujar Romi. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berkomitmen aktif mengawal implementasi kebijakan fiskal nasional agar dapat diterapkan secara efektif di daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Romi, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan fiskal nasional selaras dengan kebutuhan daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kayong Utara dapat terus berjalan secara optimal. Apa Itu Kebijakan Fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga, dan menciptakan pemerataan pendapatan. Kebijakan fiskal dilakukan melalui dua instrumen utama: Pajak: Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan pajak untuk memengaruhi daya beli masyarakat dan kegiatan ekonomi. Belanja pemerintah: Pemerintah dapat meningkatkan atau mengurangi pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Terdapat dua jenis kebijakan fiskal: Kebijakan fiskal ekspansif: Pemerintah meningkatkan belanja atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama saat ekonomi sedang lesu. Kebijakan fiskal kontraktif: Pemerintah mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk menekan inflasi ketika ekonomi terlalu panas. Fokus Kebijakan Fiskal Pemkab Kayong Utara Kebijakan fiskal yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kayong Utara saat ini berfokus pada upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal nasional.