Депутаты DPRD Медана критикуют слабость общественных институтов из-за административного давления

Berita Medan Fraksi PAN-Perindo DPRD Medan Soroti Lemahnya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Binsar mengatakan, lemahnya posisi Lembaga Kemasyarakatan tidak terlepas dari kuatnya intervensi institusi pemerintahan Penulis: Dedy Kurniawan | Editor: Ayu Prasandi TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan menilai keberadaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kelurahan selama ini masih lemah dan tidak berdaya guna. Kondisi tersebut dinilai membuat tugas dan fungsi lembaga yang seharusnya menjadi mitra pemerintah di tingkat masyarakat belum berjalan optimal. Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PAN-Perindo DPRD Medan, Binsar Simarmata, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Medan atas Penjelasan Wali Kota Medan terhadap Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Senin (24/8/2026). Binsar mengatakan, lemahnya posisi Lembaga Kemasyarakatan tidak terlepas dari kuatnya intervensi institusi pemerintahan, mulai dari kelurahan, kecamatan hingga tingkat di atasnya. "Jika berbeda dalam memberikan masukan yang bersifat kritik, maka besok-besoknya pimpinan Lembaga Kemasyarakatan langsung diganti dan dipecat," ungkap Binsar dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Medan. Atas kondisi tersebut, Fraksi PAN-Perindo meminta Pemko Medan memberikan penjelasan mengenai posisi serta formula penguatan Lembaga Kemasyarakatan ke depan. Menurut Binsar, Lembaga Kemasyarakatan merupakan aset masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat akar rumput (grassroot). Lembaga tersebut juga menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tugas Lembaga Kemasyarakatan, kata dia, antara lain menyusun rencana pembangunan secara partisipatif serta melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. Selain itu, Lembaga Kemasyarakatan berperan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat serta menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan. Terkait rencana pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013, Binsar mengatakan langkah tersebut didasari kebutuhan penataan regulasi sekaligus menyesuaikan perkembangan sosial kemasyarakatan dan kebijakan pemerintah pusat. "Kebijakan daerah harus dapat menyesuaikan dengan kebijakan yang lebih tinggi, yakni kebijakan pusat," katanya. Ia menjelaskan, dalam kerangka hukum nasional, regulasi daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tersebut antara lain mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Namun, Binsar menilai penataan regulasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, bukan justru melemahkannya. "Penataan regulasi harus menjadi momentum memperkuat kelembagaan masyarakat, memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan peran dan partisipasi masyarakat Kota Medan tetap berjalan optimal," ujarnya.