Член комиссии DPRD Сурabaya призвал студентов превращать критику в данные и решения для развития города

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Faris Abidin, mendorong mahasiswa mengambil peran lebih besar dalam mengawal pembangunan dan kebijakan publik. Mahasiswa diharapkan mampu menggabungkan sikap kritis dengan data, gagasan, serta solusi yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Pesan tersebut disampaikan Faris saat menjadi narasumber dalam Pelantikan dan Stadium General DPM, BEM, dan HIMA Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu (26/8/2026). Dia menyebut mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change sekaligus social control dalam kehidupan masyarakat. “Mahasiswa bukan hanya dituntut untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga bagaimana aspirasi itu didukung data dan menawarkan solusi. Dengan begitu, kritik tidak berhenti menjadi keluhan, tetapi bisa menjadi masukan dalam proses kebijakan publik,” ujar Faris. Faris menjelaskan, keterlibatan mahasiswa dalam kebijakan publik dapat dimulai dari persoalan yang mereka temukan di lingkungan sekitar. Persoalan tersebut kemudian dapat diidentifikasi melalui data, dirumuskan solusinya, didorong menjadi kebijakan, lalu dikawal melalui evaluasi. Dia mencontohkan persoalan persampahan di Surabaya yang memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor. Dengan timbulan sampah sekitar 1.811 ton per hari, persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang melibatkan lingkungan, sanitasi, perilaku masyarakat, infrastruktur hingga kesehatan. “Sampah berkaitan dengan lingkungan, sanitasi, perilaku masyarakat, infrastruktur, tata kelola, bahkan kesehatan masyarakat. Artinya, satu persoalan bisa membutuhkan kebijakan lintas sektor,” jelasnya. Menurut Faris, mahasiswa dapat membangun kolaborasi dengan DPRD, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat. Kampus juga memiliki kekuatan melalui riset, kajian, edukasi publik dan pemantauan kebijakan. Faris mendorong organisasi mahasiswa menjadikan isu di sekitar mereka sebagai bahan kajian. Langkah tersebut bisa dilakukan melalui riset sederhana, penyusunan rekomendasi, dialog dengan pemangku kebijakan hingga mengawal pelaksanaan program. “Jangan hanya bertanya apa yang salah. Mahasiswa juga harus berani bertanya apa solusinya, apa datanya, dan bagaimana cara mengawalnya. Di situlah mahasiswa bisa menjadi kekuatan penting dalam pembangunan,” katanya. Dia berharap budaya kritis di lingkungan kampus berkembang menjadi budaya kritis yang solutif. Dengan begitu, suara mahasiswa dapat memberi dampak lebih jauh terhadap penyelesaian persoalan masyarakat. “Jangan hanya menunggu untuk ikut memperbaiki kebijakan. Mulailah dengan membaca masalah, mengumpulkan data, menawarkan solusi, dan mengawal perubahan,” pungkas Faris.[asg/aje]