Эксперт: Отстранение заммэра Бандунга от решений указывает на слабость управления

Erwin Ngaku Tak Dilibatkan Farhan dalam Urusan Pemkot Bandung, Pakar: Bukan hanya Persoalan Personal Kondisi ini dinilai menunjukkan kurangnya kepemimpinan kolaboratif dan potensi melemahnya pengawasan internal birokrasi. Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Seli Andina Miranti Ringkasan Berita: - Pengamat politik Kristian Widya Wicaksono menyoroti lemahnya tata kelola kepemimpinan di Pemerintah Kota Bandung. - Wakil Wali Kota Erwin mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran dan kebijakan strategis oleh Wali Kota Muhammad Farhan. - Kondisi ini dinilai menunjukkan kurangnya kepemimpinan kolaboratif dan potensi melemahnya pengawasan internal birokrasi. - Hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakilnya berisiko menurunkan efektivitas pelayanan publik. Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Kristian Widya Wicaksono menilai pernyataan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin yang mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran, program kerja, mutasi pejabat, hingga kebijakan strategis menandakan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar hubungan personal antara kepala daerah dan wakilnya. "Jika pernyataan Erwin itu benar, maka persoalan utamanya adalah lemahnya tata kelola kepemimpinan dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Erwin menyatakan sejak dilantik dia hanya beberapa kali ikut pertemuan, tak mengetahui perkembangan pelaksanaan janji politik, dan hanya menjalankan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya. Dia juga berharap hubungan kerja dengan Farhan dapat kembali berjalan sinergis," katanya saat dihubungi, Senin (6/7/2026). Kristian juga menyebut, dalam tata kelola pemda, kepala daerah memang memegang kewenangan utama untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, tetapi seorang wakil bukan sekadar pelengkap jabatan. Baca juga: Farhan Buka Suara Soal Erwin Ngaku Tak Dilibatkan Urusan Pemerintahan di Bandung: Nanti Ngobrol Ketentuan dalam Kemendagri melalui pengaturan pemerintahan daerah menempatkan wakil kepala daerah sebagai mitra kerja yang membantu kepala daerah dalam memimpin pemerintahan, mengordinasikan pelaksanaan urusan tertentu, memantau penyelenggaraan pemerintahan, serta melaksanakan tugas yang diberikan kepala daerah. "Artinya, meski pembagian tugas berada dalam kewenangan wali kota, hubungan kerja yang sehat tetap menuntut adanya komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi secara berkelanjutan. Ketika wakil kepala daerah mengaku tidak mengetahui perkembangan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, maupun pelaksanaan janji politik, maka yang muncul bukan hanya persoalan hubungan pribadi, tetapi juga potensi lemahnya mekanisme koordinasi pemerintahan," katanya. Kemudian, dari sudut pandang kepemimpinan daerah, kata Kristian, kondisi itu menunjukkan belum optimalnya kepemimpinan yang bersifat kolaboratif. Penelitian administrasi publik secara konsisten menunjukkan bahwa pemerintahan daerah yang efektif dibangun melalui pembagian peran yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan kepercayaan antarpemimpin. Sebaliknya, konsentrasi pengambilan keputusan pada satu aktor berisiko memperlambat koordinasi birokrasi, mengurangi kualitas pengawasan internal, dan meningkatkan ketergantungan organisasi pada satu figur. "Dalam konteks Kota Bandung, apabila sebagian besar keputusan strategis hanya berpusat pada wali kota, maka kapasitas wakil wali kota sebagai pengawas, pemberi masukan, dan penghubung dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi tidak berkembang secara optimal. Akar persoalan tampaknya tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang terjadi sebelumnya. Sebelum kembali aktif menjalankan tugas, Erwin sempat menghadapi proses hukum, sehingga sebagian tugas pemerintahan dialihkan kepada perangkat daerah. Setelah status hukumnya berubah, Wali Kota Farhan sempat menyatakan bahwa pembagian tugas akan disusun kembali. Namun, beberapa minggu kemudian Erwin justru menyampaikan bahwa dia tetap belum dilibatkan dalam berbagai pembahasan strategis," katanya. Baca juga: Blak-blakan Wawalkot Bandung Erwin Ngaku Tak Pernah Diajak Bicara Program oleh Wali Kota Farhan Perbedaan antara rencana penataan tugas dan kondisi yang kemudian dirasakan wakil wali kota menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dan pelaksanaannya. Dari perspektif politik lokal, Kristian menyebut hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan merupakan persoalan baru di Indonesia. Banyak pasangan kepala daerah berhasil memenangkan pemilihan karena koalisi politik, tetapi menghadapi kesulitan membangun kerja sama setelah memasuki masa pemerintahan. "Penyebabnya beragam, mulai perbedaan gaya kepemimpinan, pembagian kewenangan yang tidak jelas, hingga berubahnya keseimbangan kepentingan politik setelah pemilihan selesai. Namun, dalam sistem pemerintahan daerah, kepentingan politik seharusnya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Jadi, hubungan kerja harus dibangun berdasarkan tata kelola kelembagaan, bukan semata-mata hubungan personal," ujarnya. Dampak yang paling perlu diwaspadai, Kristian mengingatkan ialah menurunnya efektivitas pemerintahan. Apabila komunikasi antara wali kota dan wakil wali kota tidak berjalan baik, proses pengambilan keputusan berpotensi menjadi kurang komprehensif karena tidak memanfaatkan seluruh kapasitas kepemimpinan yang tersedia. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dapat melemah karena fungsi pengawasan informal yang biasanya dilakukan wakil kepala daerah menjadi tidak optimal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, terutama apabila perbedaan pandangan antarpejabat semakin sering disampaikan di ruang publik.