Депутаты Пасера обсудили законопроект о поддержке исламских медресе

Berita Paser Terkini DPRD Paser Bahas Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren, Tampung Aspirasi Pesantren DPRD Paser mulai menghimpun masukan untuk menyusun Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren sesuai kebutuhan pendidikan dan masyarakat Penulis: Syaifullah Ibrahim | Editor: Amelia Mutia Rachmah Ringkasan Berita: - Pansus II DPRD Paser menggelar RDP untuk menghimpun masukan terkait Raperda Fasilitasi Pondok Pesantren. - Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum bagi fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. - Masukan dari pesantren dan OPD akan dikaji untuk menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pondok Pesantren. Rapat dipimpin Sekretaris Pansus II, Basri M, bersama anggota Zulfikar Yusliskatin, Sukran Amin, dan Abdul Azis, yang turut dihadiri OPD beserta tamu undangan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Panyembolum DPRD Paser, Rabu (26/8/2026). Rapat ini menjadi tahapan awal bagi Pansus II untuk menghimpun berbagai masukan sebagai bahan penyusunan dan pengkajian Raperda. Anggota Pansus II DPRD Paser, Zulfikar Yusliskatin, menegaskan bahwa perhatian terhadap sektor pendidikan selama ini belum banyak terfokus pada pendidikan pesantren. Hal tersebut menjadi salah satu dasar bagi Pansus II untuk mendorong regulasi yang secara khusus memberikan payung hukum terhadap fasilitasi pesantren. "Selama ini pendidikan jarang terfokus kepada pendidikan pesantren. Atas dasar itu, kami di Pansus II memberikan payung hukum untuk fasilitasi pesantren," jelas Zulfikar. Baca juga: DPRD Paser Percepat Raperda Penanggulangan Kemiskinan Terpadu untuk Warga Miskin Payung Hukum untuk Pesantren Menurutnya, Raperda tentang Fasilitasi Pondok Pesantren diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan memberikan legal standing yang jelas terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pesantren, sehingga dukungan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat. "Raperda ini akan memberi kepastian hukum untuk pondok pesantren, termasuk memberikan legal standing untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan pesantren," ulasnya. Sementara itu, Sekretaris Pansus II DPRD Paser, Basri M, mengatakan RDP yang dilaksanakan merupakan langkah awal untuk mengumpulkan berbagai masukan sebelum Raperda tersebut disusun dan dikaji lebih lanjut. Pansus II DPRD Paser mendengarkan berbagai masukan dari pesantren maupun perangkat daerah terkait untuk mengetahui kebutuhan serta persoalan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan pesantren. Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor Tata Antrean BBM di Jalan Menurun "Pansus II mengumpulkan masukan-masukan untuk menjadi bahan menyusun dan mengkaji Raperda ini ke depannya. Apa yang menjadi kebutuhan pesantren akan kami tampung dan kami kaji," tegas Basri. Menjawab Kebutuhan Pesantren Masukan yang diperoleh dalam RDP akan menjadi bahan penting bagi Pansus II dalam menyusun substansi Raperda agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi payung hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata pesantren di Kabupaten Paser. "Ini masih tahap awal. Setelah seluruh masukan kami kumpulkan, akan kami kaji lebih lanjut untuk menyusun Raperda yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pesantren," pungkasnya. Pembahasan awal tersebut menjadi ruang bagi pesantren dan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan serta persoalan yang dihadapi. Aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan regulasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pondok pesantren di Kabupaten Paser. (*)